Page 439 - MODUL FLIPBOOK PKn X-XII LENGKAP
P. 439

LAMPIRAN- LAMPIRAN


            LAMPIRAN 1
            LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
            Lembar Kerja 1 Kolom Refleksi1
            Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan
            mengisi Tabel Refleksi 3-2-1 di bawah ini:

              3 fakta baru yang didapat     2 hal yang ingin ditanyakan  1 pendapat saya terkait materi ini







            Lembar Kerja 2 Kolom Refleksi 2
             Tanggal :
             Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah








            Pertanyaan pemantik dapat disesuaikan oleh guru kelas. Beberapa contoh pertanyaan yang dapat
            digunakan, seperti:
            1) Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah ...
            2) Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam
               tentang ...
            3) Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan seharihari ...



            LAMPIRAN 2
            BAHAN BACAAN GURU DAN PESERTA DIDIK
            Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum tertinggi dan fundamental sifatnya sehingga
            peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini
            sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
            UU Nomor 12 Tahun 2011
            Bagian III
            Jenis, Hierarki, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
            Pasal 7
            (1)  Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
                 a.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
                 b.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
                 c.  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
                 d.  Peraturan Pemerintah;

                 e.  Peraturan Presiden;
                 f.  Peraturan Daerah Provinsi; dan
                 g.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
            (2)  Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud
                 pada ayat (1).
            Pasal 8
            (3)  Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
                 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
                 Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa


                                                             82
   434   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444