Page 85 - MODUL FLIPBOOK PKn X-XII LENGKAP

perundang-undangan yang lebih materi untuk melaksanakan
tinggi atau dalam PP, atau materi untuk
menyelenggarakan kekuasaan melaksanakan
pemerintahan penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan.

6 Peraturan Daerah Rancangan Perda Provinsi yang Berisi materi muatan dalam
(Perda) Provinsi telah disetujuai bersama DPRD rangka penyelenggaraan
Provinsi dan Gubernur otonomi daerah dan tugas
disampaikan oleh Pimpinan pembantuan serta
DPRD Provinsi kepada Gubernur menampung kondisi khusus
untuk ditetapkan menjadi Perda daerah dan/atau penjabaran
Provinsi. lebih lanjut peraturan
perundang-undangan yang
lebih tinggi.

7 Peraturan Daerah Rancangan Perda Sama dengan Perda Provinsi,
(Perda) Kabupaten/ Kabupaten/Kiota yang telah Perda Kabupaten/Kota juga
Kota disetujui bersama oleh DPRD berisi materi muatan dalam
Kabupaten/ Kota dan rangka penyelenggaraan
Bupati/Walikota disampaikan otonomi daerah dan tugas
oleh Pimpinan DPRD pembantuan serta
Kabupaten/Kota kepada menampung kondisi khusus
Bupati/Walikota untuk ditetapkan daerah dan/ atau penjabaran
menjadi Perda Kabupaten/Kota. lebih lanjut peraturan
perundang-undangan yang
lebih tinggi.

Selain tujuh jenis peraturan perundang-undangan di atas, Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengakui jenis perundang-undangan
yang lain. Yakni, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,
Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau
komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah
Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat.
Dengan ketentuan ini maka kita menemukan produk perundang-undangan di luar tujuh jenis
perundang-undangan di atas. Kita dapat menemukan Peraturan DPR, Peraturan Menteri, Peraturan
Kepala Daerah, Peraturan Desa, dan lain sebagainya. Semua produk perundang-undangan tersebut
dinyatakan sah dan berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tata negara kita.

Lampiran 3
GLOSARIUM

• Berbangsa
• Toleransi dan intoleransi
• Bullying
• Diskriminasi
• Ujaran kebencian
• Nasionalisme
• Separatisme
• Mufakat