Page 131 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

terwujudnya kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Pendekatan
sosial politik yang digunakan untuk mendorong munculnya
otonomi daerah digunakan dengan pertimbangan untuk
mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sekaligus
untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dengan demikian, daerah
tidak dapat mengatur secara bebas merdeka menurut kemauan
daerah otonom sendiri, tetapi yang dimaksud dengan posisi
otonomi daerah itu, adalah dalam pengertian ”kemandirian” bagi
daerah otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri,
yang tidak berarti lepas dari sistem NKRI. Karena, bagaimanapun
juga daerah otonom itu merupakan ”daerah bawahan” dan
”sub-sistem” dari pemerintah nasional guna tetap terjaminnya
ketahanan politik nasional, dalam rangka keutuhan bangsa di
dalam sistem NKRI. Pada prinsipnya, pembagian kewenangan
untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalan sistem NKRI
adalah sebagai berikut:
a. Ada sejumlah kewenangan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat dengan menggunakan asas
sentralisasi, baik dalam hal mengatur, maupun mengurus,
seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,
moneter dan fiskal nasional, dan agama;

b. Ada sebagian kewenangan mengatur dan mengurus, yang
di lakukan oleh pemerintah pusat, sekalipun menganut asas
desentralisasi, dan sebagian oleh pemerintah daerah melalui
otonomi daerah dengan menggunakan asas desentralisasi,
atau melalui tugas pembantuan (medebewind), disamping
menggunakan asas sesentralisasi kepasa pejabat pusat di
daerah.

Dengan demikian jelas bahwa terdapat urusan-urusan
pemerintah yang sepenuhnya di lakukan secara sentral oleh
pemerintah pusat, baik dalam hal pengaturan maupun dalam
pengurusan (pelaksanaan). Sedangkan kepada Pemerintah Daerah
tidak ada kewenangan yang secara mutlak diberikan.

Dari berbagai pengertian dan interpretasi mengenai kebijkan
dan otonom daerah, intinya adalah bahwa pemberian kewenangan

116