Page 24 - E-Modul BISABANA OKE
P. 24
Dalam konteks hukum, ada beberapa undang-undang dan peraturan yang
mengatur penanganan bencana. Misalnya, di Indonesia, Undang- Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan
kerangka kerja yang jelas untuk penanganan bencana. Undang- undang ini
mengatur tanggung jawab pemerintah, koordinasi antarlembaga, dan
kewajiban masyarakat dalam menghadapi bencana. Dalam praktiknya,
penanganan bencana sering melibatkan kerjasama antara pemerintah,
organisasi non-pemerintah, dan masyarakat.
Undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang penanganan
bencana, seperti Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana di Indonesia. Undang- Undang Penanggulangan
Bencana merupakan dasar hukum utama dalam penanganan bencana di
Indonesia. Undang-Undang ini mengatur tentang upaya penanggulangan
bencana, termasuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pasca
bencana. Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai tanggung jawab
pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam penanganan bencana.
Selain Undang-Undang Penanggulangan Bencana, terdapat juga peraturan
daerah dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang penanganan
bencana. Peraturan ini lebih spesifik dan mengatur tentang tindakan yang
harus dilakukan dalam penanganan bencana di tingkat daerah. Peraturan ini
juga mengatur tentang pembentukan tim penanggulangan bencana dan
koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Berikut
adalah UU dan peraturan terkait penanggulangan bencana yang masih
berlaku :
Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun
2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2019 tentang Penanggulangan
Krisis Kesehatan.
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 4 tahun 2020
tentang penggunaan dana siap pakai.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 4 tahun
2019 tentang organisasi dan tata kerja Badan Nasional penanggulangan
Bencana
18
E-MODUL Bidan Siaga Bencana-Kesehatan Reproduksi