Page 26 - E-Modul BISABANA OKE
P. 26

B.2 SISTEM KOMANDO


                   Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya
               terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan

               penanganan  darurat  secara  efektif  dan  efisien  dalam  mengendalikan
               ancaman/penyebab  bencana  dan  menanggulangi  dampak  pada  saat  keadaan

               darurat  bencana.  Pos  Komando  Penanganan  Darurat  Bencana  yang  selanjutnya
               disingkat  Posko  PDB  adalah  institusi  yang  berfungsi  sebagai  pusat  komando
               operasi  penanganan  darurat  bencana  yang  merupakan  posko  utama  di  dalam

               Sistem  Komando  Penanganan  Darurat  Bencana,  untuk  mengoordinasikan,
               mengendalikan,  memantau  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  penanganan  darurat

               bencana.  Sistem  Komando  di  atur  dalam  “Peraturan  Kepala  Badan  Nasional
               Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando
               Penanganan Darurat Bencana”.




                                                            BAB III

                      AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
                                                  Bagian Kesatu Aktivasi
                                                            Pasal 3


           (1)  Penyelenggaraan penanganan darurat bencana dilaksanakan melalui sistem
               komando  penanganan  darurat  bencana  yang  diaktivasi  berdasarkan
               penetapan  status  keadaan  darurat  bencana  sesuai  dengan  ketentuan

               peraturan perundang-undangan.
           (2)  Penyelenggaraan  sistem  komando  penanganan  darurat  bencana  dibedakan

               berdasarkan:
               a.  Status keadaan darurat bencana kabupaten/ kota untuk kejadian bencana

                  pada :
                  1. Satu kabupaten/ kota terdampak;

                  2. Beberapa kabupaten/ kota dalam satu provinsi; dan
                  3. Beberapa kabupaten/ kota di beberapa provinsi;

               b. Status  keadaan  darurat  bencana  provinsi  untuk  kejadian  bencana  pada

                  satu atau lebih dari satu kabupaten/ kota dalam satu provinsi; dan
               c.  Status keadaan darurat bencana nasional.











                                                                                                          20



      E-MODUL Bidan Siaga Bencana-Kesehatan Reproduksi
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31