Page 93 - Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah

80 Aristiono Nugroho dan Sutaryono

tanah, tetapi konsep ini belum sempat masuk dalam kesadaran
subjektif masyarakat. Kegagalan ini disebabkan masyarakat
tidak memandang “pembiayaan mandiri dalam konsolidasi
tanah” sebagai sesuatu yang mempunyai arti penting dalam
kehidupan bermasyarakat. Selain itu perasaan, ide, gagasan
dan keinginan yang berkembang di masyarakat mengarahkan
mereka untuk memperhatikan hal lain, sehingga mengabaikan

konsep pembiayaan mandiri dalam konsolidasi tanah.
Adanya pengabaian konsep pembiayaan mandiri terjadi
dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Umbulharjo
dan Desa Kepuharjo, sehingga tidak diperoleh TPBP. Kondisi

ini terjadi, karena STUP baru sebatas untuk pengadaan tanah
bagi pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum atau
sosial. Terabaikannya konsep pembiayaan mandiri, juga
dikarenakan sejak awal diketahui bahwa konsolidasi tanah
di Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo dibiayai oleh APBN
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Hal ini sesuai
dengan pandangan Sitorus (2014:8), yang menjelaskan bahwa
untuk konteks Indonesia, pada umumnya TPBP belum dapat
diwujudkan.

Namun demikian pelaksanaan konsolidasi tanah di
Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo tidak melupakan
penyelesaian hak atas tanah, yang prosesnya sebagai berikut:
Pertama, penetapan objek konsolidasi tanah, di mana para

peserta konsolidasi tanah harus terlebih dahulu melepaskan
hak atas tanahnya. Penetapan objek konsolidasi tanah
dilakukan oleh Kepala BPN-RI atas usul Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman melalui Kepala Kanwil BPN