Page 3 - C:\Users\ASUS\Documents\BAHAN AJAR TUTOR TEMA\CALISTUNG\
P. 3
Keteladanan Tokoh Pendiri Negara dalam Kelahiran, Perumusan,
dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara
Para pendiri negara terutama yang tergabung dalam BPUPK, Panitia
Sembilan, dan PPKI, tentu memiliki peran yang sangat penting dalam
proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara.
Banyak keteladanan yang dapat kita contoh dari semangat dan komitmen
para pendiri negara yang memiliki peran penting dalam perumusan
dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Secara khusus terdapat
dua tokoh penting yang akan kita contoh keteladanannya sebagai tokoh
pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar
negara. Kedua tokoh penting tersebut adalah sebagai berikut.
1. Ir. Sukarno
Ir. Sukarno adalah Presiden Republik Indonesia pertama. Ir.
Sukarno sebelumnya merupakan ketua PPKI yang memimpin
pelaksanaan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan menetapkan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang dalam Pembukaan
terdapat pula rumusan Pancasila sebagai dasar negara.
2. Drs. Mohammad Hatta
Drs. Mohammad Hatta adalah Wakil Presiden Republik Indonesia
pertama. Drs. Mohammad Hatta yang sebelumnya menjabat sebagai
wakil ketua PPKI telah berjuang mengusahakan beberapa perubahan
dasar negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta, khususnya sila
pertama yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang
Maha Esa” dengan harapan agar seluruh bangsa Indonesia tetap
bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keteladanan Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta dalam proses
perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan
mengutamakan musyawarah, rela berkorban, mengutamakan persatuan,
dan tanpa pamrih dalam menjalankan tugas perlu kita teladani dalam
kehidupan kita. Selain itu, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan juga merupakan usaha kita untuk meneladani semangat dan
komitmen tokoh pendiri negara.
Bab 2 | Penerapan Nilai-Nilai Pancasila 41
