Page 15 - MODUL DIGITAL PENELITIAN
P. 15

.  Bagi  wilayah  yang  memiliki  keindahan  alam  serta  seni  budaya,  strategi

                        pengembangan yang tepat adalah dengan diarahkan untuk mengembangkan sektor
                        kepariwisataan beserta sarana dan prasarana pendukungnya.



                        . Bagi wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah, strategi pengembangan
                        yang tepat adalah dengan melakukan ekspor ke wilayah lain, baik berupa bahan

                        mentah maupun bahan setengah jadi.


                         . Bagi wilayah yang memiliki keterbatasan manajemen, strategi pengembangan

                        yang tepat adalah dengan diarahkan membangun sistem kelembagaan yang kuat
                        dan manajemen yang baik.




                        2. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang


                               Pengembangan  wilayah  berbasis  penataan  ruang  dilakukan  berdasarkan
                        penataan  ruang  wilayah  provinsi  dan  wilayah  kabupaten.  Suatu  tempat  yang

                        ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan sebaiknya merupakan suatu wilayah yang

                        memiliki  infrastruktur  yang  baik.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  dapat  menghemat
                        investasi prasarana dasar sehingga sektor unggulan dapat dikembangkan dengan

                        cepat. Di Indonesia, konsep ini diimplementasikan dalam bentuk kawasan andalan.
                        Kawasan  andalan  ditetapkan  dengan  maksud  sebagai  wilayah  yang  dapat

                        menggerakkan perekonomian wilayah di sekitarnya melalui pengembangan sektor-
                        sektor unggulan.



                               Berbagai macam permasalahan dalam pengembangan wilayah, Akibatnya
                        tujuan  pembangunan  secara  merata  belum  dapat  dicapai.  Pembangunan  yang

                        dilaksanakan  selama  ini  kebijakan  dan  keputusan  terhadap  wilayah-wilayah
                        ditentukan  oleh  pemerintah  pusat.  Kebijakan  ini  tidak  dapat  mengakomodasi

                        kebutuhan masyarakat apabila pemerintah kurang memahami kondisi wilayah di

                        bawahnya.













                                                               8
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20