Page 4 - E-Book SOP Pengusulan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
P. 4

Latar




       Belakang





                  Direktorat  Pengembangan  Kawasan
                  Permukiman,  Direktorat  Jenderal  Cipta
                  Karya,  Kementerian  Pekerjaan  Umum
                  dan  Perumahan  Rakyat  adalah  institusi
                  y a n g   k h u s u s   m e n g e m b a n   a m a n a t
                  pelaksanaan  arah  kebijakan  umum
                  pembangunan  infrastruktur  pekerjaan
                  umum khususnya pada bidang permukiman.

       Salah  satu  isu  strategis  yang  ditangani  oleh  Direktorat
       Pengembangan Kawasan Permukiman adalah penanganan
       kawasan  permukiman  kumuh.  Dalam  Rancangan  Strategi
       Pelaksanaan Kegiatan PKP 2020-2024, dimana pada salah
       satu  tugas  Direktorat  Pengembangan  Kawasan
       Permukiman yaitu pembinaan dan pengawasan, pada aspek
       kelembagaan  diharapkan  adanya  penguatan  pembagian
       peran  antarstakeholders  serta  penguatan  komitmen
       Pemerintah  Daerah  dalam  lingkup  pemanfaatan  dan
       pengelolaan infrastruktur permukiman.


                                       Penataan kawasan permukiman kumuh masuk
                                       dalam  program  prioritas  dalam  Rencana
                                       Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional
                                       (RPJMN) 2020-2024 yaitu
                                        target penanganan kumuh 10.000 ha


                               Pencegahan  dan  penanganan  perumahan  dan  kawasan
                               permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota merupakan
                               tugas  Pemerintah  Daerah,  namun  karena  keterbatasan
                               anggaran  sehingga  Direktorat  Pengembangan  Kawasan
                               Permukiman  berkontribusi  dalam  pembiayaan  berdasarkan
                               target  RPJMN  2020-2024.  Penanganan  kawasan  kumuh
                               dilakukan  berdasarkan  identifikasi  lokasi-lokasi  kawasan
                               kumuh  yang  disusun  oleh  masing-masing  kabupaten/kota
                               berupa SK gubernur/walikota.
   04
   1   2   3   4   5   6   7   8   9