Page 5 - E-Book SOP Pengusulan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
P. 5
Pembagian kewenangan
penanganan kawasan kumuh
>15 Ha 10-15 Ha <10 Ha
>15 Ha
Pemerintah Pemerintah Pemerintah
Pusat Provinsi Daerah
Oleh karena keterbatasan anggaran dan begitu banyaknya
pengusulan kegiatan peningkatan kualitas kawasan
permukiman kumuh yang diajukan oleh Pemerintah Daerah
setiap tahunnya, Direktorat Pengembangan Kawasan
Permukiman harus menentukan kegiatan prioritas dari
seluruh usulan kegiatan yang diajukan.
Faktor Penghambat
dalam penentuan kegiatan prioritas
KETERBATASAN WAKTU
Diperlukan alur proses pengusulan kegiatan
peningkatan kualitas kawasan permukiman
kumuh agar menghindari keterlambatan dalam
proses pengusulan oleh Pemerintah Daerah
dan menghindari kekeliruan dalam proses
penentuan kegiatan prioritas oleh Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman
KETERBATASAN SDM
Diperlukan penguatan peran dari Balai Prasa-
rana Permukiman Wilayah di Provinsi untuk
menyortir pengusulan kegiatan berdasarkan
readiness criteria sebelum diusulkan kepada
Direktorat Pengembangan Kawasan
Permukiman.
05
