Page 6 - Kurikulum Pelatihan Microsoft Outlook 2024
P. 6

Jenderal  DPR  RI  sebagai  salah  satu  unit  kerja  yang  berada  di

                            Sekretarat  Jenderal  DPR  RI  yang  mempunyai  tugas  melaksanakan
                            penyelenggaraan pelatihan di lingkungan Sekretariat Jenderal. Bahwa

                            dalam  rangka  penyelenggaraan  pelatihan  penggunaan  Microsoft
                            Outlook  dimaksud,  diperlukan  kurikulum  yang  disesuaikan  dengan

                            dinamika     perkembangan       tehnologi    informasi    saat   ini   dan
                            perkembangan metode pembelajaran.




                        B.  Dasar Hukum
                            1.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Aparatur  Sipil
                                Negara;

                            2.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
                                atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang

                                Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
                            3.  Peraturan  Presiden  Nomor  26  Tahun  2020  tentang  Sekretariat

                                Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

                            4.  Peraturan  Lembaga  Administrasi  Negara  Nomor  10  Tahun  2018
                                tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

                            5.  Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
                                Indonesia  Nomor  21  Tahun  2018  Tentang  Standar  Kompetensi

                                Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian

                                DPR RI;
                            6.  Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

                                Indonesia  Nomor  24  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas
                                Peraturan  Sekretaris  Jenderal  Nomor  6  Tahun  2021  tentang

                                Organisasi      dan      Tata      Kerja     Sekretariat     Jenderal.





















                                                            2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11