Page 42 - E-modul OTK SARPRAS Kelas XII

E-modul Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana Kelas XII
Mellani Wuri Bungsu Putri

G. Prosedur Penghapusan Barang Inventaris

1. Merekomendasi kelayakan daftar usulan penghapusan.

2. Merekomendasi jumlah barang yang akan dihapus.

3. Mengklarifikasi dan mencocokkan daftar usulan dan fisik barang yang akan

dihapus.

4. Setelah daftar dan fisik barang sesuai, mengusulkan penghapusan ke Kantor

Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Apabila biaya penghapusan kurang

atau sama dengan 2 milyar dilaporkan ke KPKN Daerah (KPKND) setempat.

Akan tetapi bila biaya penghapusan lebih dari 2 milyar usulan sampai ke

KPKN wilayah.

5. Jika KPKND atau KPKN wilayah sudah menyetujui, Satuan Kerja mengusulkan

ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

6. Setelah KPKNL menyetujui, maka penghapusan segera dapat dilaksanakan.

H. Landasan Hukum

Dalam pelaksanaan penghapusan barang-barang inventaris harus berdasarkan hukum yang

berwujud sebagai Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Instruksi Presiden, Peraturan
Pemerintah, Surat Edaran Menteri/Dewan Pengawas Keuangan, Undang-Undang

Pembendaharaan Indonesia.
a. Perubahan Status Hukum

Perubahan status hukum adalah setiap tindakan hukum dari pemerintah daerah yang
mengakibatkan terjadinya perubahan status hukum pemilikan atas barang. Perubahan

status hukum baran disebabkan oleh tiga hal, yaitu:

• Penghapusan barang
• Penjualan barang

• Tukar menukar

b. Perubahan Status Hukum terhadap Barang Milik Negara/Daerah pelaksanaannya

dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pada prinsipnya penjualan barang

berdasarkan atas Peraturan Pemerintah tukar menukar barang (ruilslag) dapat
dilaksanakan dengan dasar Peraturan Menteri.

25