Page 158 - ORTAKER UINSA
P. 158

- 158 -



                                          teknis, dan supervisi kurikulum, pendidik, pengawas,

                                          sarana  ibadah,  dan  kerja  sama  pendidikan  agama

                                          Islam  pada  sekolah  menengah  atas  dan  sekolah
                                          menengah kejuruan.

                                     (4)  Seksi  Pendidikan  Diniyah  dan  Pondok  Pesantren

                                          sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  293  huruf  d
                                          bertugas  melakukan  penyiapan  bahan  kebijakan

                                          teknis  di  bidang  pendidikan  diniyah  dan  pondok

                                          pesantren  serta  pelaksanaan  pelayanan,  bimbingan
                                          teknis,  dan  supervisi  kurikulum,  pendidik,  sarana

                                          prasarana, kesantrian, kelembagaan dan kerja sama.

                                     (5)  Seksi  Sistem  Informasi  Pendidikan  Islam  mempunyai
                                          sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  293  huruf  e

                                          bertugas  melakukan  penyiapan  bahan  kebijakan

                                          teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di
                                          bidang  pengelolaan  data  dan  sistem  informasi

                                          pendidikan Islam.


                                                                Pasal 295

                                     Bidang  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah  sebagaimana
                                     dimaksud dalam Pasal 286 huruf c bertugas melaksanakan

                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,

                                     pelayanan,  bimbingan  teknis,  pembinaan,  pengelolaan
                                     sistem     informasi,     dan    penyusunan        rencana,      serta

                                     pelaporan  di  bidang  penyelenggaraan  haji  dan  umrah

                                     berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala
                                     Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.


                                                                Pasal 296

                                     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

                                     Pasal  295,  Bidang  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah
                                     menyelenggarakan fungsi:

                                     a.   penyiapan  bahan  perencanaan,  penyusunan,  dan

                                          pelaksanaan          kebijakan        teknis      di      bidang
                                          penyelenggaraan haji dan umrah;

                                     b.   pelayanan       dan     pemenuhan        standar     pelayanan

                                          penyelenggaraan haji dan umrah;
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163