Page 163 - ORTAKER UINSA

- 163 -

keagamaan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang

ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

provinsi.

Pasal 304

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 303, Bidang Urusan Agama Kristen

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan teknis serta perencanaan di bidang urusan

agama Kristen;

b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional urusan
agama Kristen;

c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang

kelembagaan, penyuluhan dan pemberdayaan umat,
budaya keagamaan, serta pengelolaan sistem

informasi urusan agama Kristen; dan

d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan
agama Kristen.

Pasal 305

Susunan organisasi Bidang Urusan Agama Kristen, terdiri

atas:
a. Seksi Kelembagaan;

b. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Umat;

c. Seksi Budaya Keagamaan;
d. Seksi Sistem Informasi Urusan Agama Kristen; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 306

(1) Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 305 huruf a bertugas melakukan penyiapan

bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis,

dan supervisi di bidang penguatan dan pemberdayaan
lembaga serta bina keesaan gereja.

(2) Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Umat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 huruf b