Page 167 - ORTAKER UINSA
P. 167

- 167 -



                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem

                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di

                                     bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan
                                     keagamaan  Buddha  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang

                                     ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

                                     provinsi.


                                                              Bagian Kesebelas

                                                   Kantor Wilayah Kementerian Agama
                                                                 Provinsi Bali



                                                                Pasal 314
                                     Susunan  organisasi  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama

                                     Provinsi Bali, terdiri atas:

                                     a.   Bagian Tata Usaha;
                                     b.   Bidang Pendidikan Islam;

                                     c.   Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

                                     d.   Bidang Bimbingan Masyarakat Islam;
                                     e.   Bidang Urusan Agama Hindu;

                                     f.   Bidang Pendidikan Hindu;
                                     g.   Pembimbing Masyarakat Kristen;

                                     h.   Pembimbing Masyarakat Katolik;

                                     i.   Pembimbing Masyarakat Buddha; dan
                                     j.   Kelompok Jabatan Fungsional.



                                                                Pasal 315
                                     Bagian  Tata  Usaha  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal

                                     314     huruf     a    bertugas      melaksanakan         koordinasi
                                     penyusunan        kebijakan      teknis,     pelaksanaan       tugas,

                                     pelayanan,  pemberian  dukungan,  dan  bina  administrasi

                                     pada     kantor     wilayah     Kementerian       Agama      provinsi
                                     berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala

                                     Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.


                                                                Pasal 316

                                     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

                                     Pasal 315, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172