Page 177 - ORTAKER UINSA
P. 177

- 177 -



                                     b.   pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan urusan

                                          agama Hindu;

                                     c.   bimbingan        teknis     dan      supervisi     di     bidang
                                          kelembagaan,  penyuluhan,  pemberdayaan  umat,  dan

                                          pengelolaan  sistem  informasi  urusan  agama  Hindu;

                                          dan
                                     d.   evaluasi  dan  penyusunan  laporan  di  bidang  urusan

                                          agama Hindu.


                                                                Pasal 333

                                     Susunan  organisasi  Bidang  Urusan  Agama  Hindu,  terdiri

                                     atas:
                                     a.   Seksi Kelembagaan;

                                     b.   Seksi Penyuluhan;

                                     c.   Seksi Pemberdayaan Umat;
                                     d.   Seksi Sistem Informasi Urusan Agama Hindu; dan

                                     e.   Kelompok Jabatan Fungsional.


                                                                Pasal 334

                                     (1)  Seksi  Kelembagaan  sebagaimana  dimaksud  dalam
                                          Pasal  333  huruf  a  bertugas  melakukan  penyiapan

                                          bahan kebijakan teknis,  pelayanan, bimbingan teknis,

                                          dan supervisi di bidang penguatan dan bina lembaga
                                          agama Hindu.

                                     (2)  Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

                                          333  huruf  b  bertugas  melakukan  penyiapan  bahan
                                          kebijakan  teknis,    pelayanan,  bimbingan  teknis,  dan

                                          supervisi  di  bidang  penguatan  program  dan  bina
                                          penyuluh agama Hindu.

                                     (3)  Seksi  Pemberdayaan  Umat  sebagaimana  dimaksud

                                          dalam  Pasal  333  huruf  c  bertugas  melakukan
                                          penyiapan       bahan      kebijakan     teknis,     pelayanan,

                                          bimbingan  teknis,  dan  supervisi  di  bidang  penguatan

                                          program dan bina umat Hindu.
                                     (4)  Seksi  Sistem  Informasi  Urusan  Agama  Hindu

                                          sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  333  huruf  d

                                          bertugas  melakukan  penyiapan  bahan  kebijakan
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182