Page 180 - ORTAKER UINSA
P. 180

- 180 -



                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem

                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di

                                     bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan
                                     keagamaan  Kristen  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang

                                     ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

                                     provinsi.


                                                                Pasal 340

                                     Pembimbing  Masyarakat  Katolik  sebagaimana  dimaksud
                                     dalam  Pasal  314  huruf  h  bertugas  melaksanakan

                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,

                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem
                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di

                                     bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan

                                     keagamaan  Katolik  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang
                                     ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

                                     provinsi.


                                                                Pasal 341

                                     Pembimbing  Masyarakat  Buddha  sebagaimana  dimaksud
                                     dalam  Pasal  314  huruf  i  bertugas  melaksanakan

                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,

                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem
                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di

                                     bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan

                                     keagamaan  Buddha  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang
                                     ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

                                     provinsi.


                                                             Bagian Keduabelas

                                          Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua


                                                                Pasal 342

                                     Susunan  organisasi  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama
                                     Provinsi Papua, terdiri atas:

                                     a.   Bagian Tata Usaha;

                                     b.   Bidang Pendidikan Islam;
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185