Page 183 - ORTAKER UINSA
P. 183

- 183 -



                                          milik  negara,  serta  pelaporan  keuangan  dan  barang

                                          milik negara.

                                     (3)  Subbagian  Kepegawaian  dan  Hukum  sebagaimana
                                          dimaksud  dalam  Pasal  345  huruf  c  bertugas

                                          melakukan  penyusunan  rencana  kebutuhan  dan

                                          penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi
                                          kepegawaian,  fasilitasi  asesmen  dan  pengembangan

                                          pegawai,  penyusunan  keputusan  dan  instrumen

                                          hukum  lainnya,  advokasi  dan  penyuluhan  hukum,
                                          serta  kerja  sama  dan  koordinasi  pengawasan  orang

                                          asing.

                                     (4)  Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan
                                          Umat  Beragama  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal

                                          345  huruf  d  bertugas  melakukan  penyiapan  bahan

                                          koordinasi  penyusunan  analisis  organisasi,  analisis
                                          jabatan  dan  beban  kerja,  sistem,  standar,  dan

                                          prosedur  kerja,  laporan  kinerja,  tindak  lanjut  hasil

                                          pengawasan,  evaluasi  pelayanan  publik,  fasilitasi
                                          pelaksanaan  reformasi  birokrasi  dan  zona  integritas,

                                          bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga
                                          keagamaan, serta harmonisasi umat beragama.

                                     (5)  Subbagian       Umum        dan     Hubungan        Masyarakat

                                          sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  345  huruf  e
                                          bertugas        melakukan         urusan       ketatausahaan,

                                          kerumahtanggaan,  perlengkapan,  pengadaan,  dan

                                          pemeliharaan  barang  milik  negara,  dan  fasilitasi
                                          pelayanan  terpadu,  serta  hubungan  masyarakat  dan

                                          publikasi.


                                                                Pasal 347

                                     Bidang  Pendidikan  Islam  sebagaimana  dimaksud  dalam
                                     Pasal  342  huruf  b  bertugas  melaksanakan  penyusunan

                                     bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,  pelayanan,

                                     bimbingan       teknis,     pembinaan,       pengelolaan       sistem
                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di

                                     bidang  pendidikan  Islam  berdasarkan  kebijakan  teknis
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188