Page 350 - ORTAKER UINSA
P. 350

- 350 -



                                     (2)  Penyelenggara  Kristen  sebagaimana  dimaksud  dalam

                                          Pasal  631  huruf  h    bertugas  melakukan  pelayanan,

                                          bimbingan  teknis,  pengelolaan  data  dan  informasi,
                                          serta  penyusunan  rencana  dan  pelaporan  di  bidang

                                          urusan  agama  Kristen,  pendidikan  agama,  dan

                                          pendidikan keagamaan Kristen.
                                     (3)  Penyelenggara  Buddha  sebagaimana  dimaksud  dalam

                                          Pasal  631  huruf  i  bertugas  melakukan  pelayanan,

                                          bimbingan  teknis,  pengelolaan  data  dan  informasi,
                                          serta  penyusunan  rencana  dan  pelaporan  di  bidang

                                          urusan  agama  Buddha,  pendidikan  agama,  dan

                                          pendidikan keagamaan Buddha.


                                                                Pasal 634

                                     Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten
                                     Bandung Barat dan Kabupaten Pangandaran, terdiri atas:

                                     a.   Subbagian Tata Usaha;

                                     b.   Seksi Pendidikan Madrasah;
                                     c.   Seksi  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan

                                          Islam;
                                     d.   Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

                                     e.   Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; dan

                                     f.   Kelompok Jabatan Fungsional.


                                                                Pasal 635

                                     (1)  Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
                                          Pasal  634  huruf  a  bertugas  melakukan  penyiapan

                                          bahan  koordinasi  penjabaran  kebijakan  teknis  dan
                                          kegiatan,  pelayanan  urusan  persuratan,  administrasi

                                          perencanaan,  kepegawaian,  keuangan  dan  barang

                                          milik  negara,  keorganisasian  dan  ketatalaksanaan,
                                          penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan,

                                          hubungan  masyarakat,  serta  publikasi,  data  dan

                                          informasi.
                                     (2)  Seksi  Pendidikan  Madrasah  sebagaimana  dimaksud

                                          dalam  Pasal  634  huruf  b  bertugas  melakukan

                                          pelayanan,  bimbingan  teknis,  pengelolaan  data  dan
   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355