Page 355 - ORTAKER UINSA
P. 355

- 355 -



                                                                 Pasal 641

                                     (1)  Penyelenggara  Kristen  sebagaimana  dimaksud  dalam

                                          Pasal  639  huruf  f  bertugas  melakukan  pelayanan,
                                          bimbingan  teknis,  pengelolaan  data  dan  informasi,

                                          serta  penyusunan  rencana  dan  pelaporan  di  bidang

                                          urusan  agama  Kristen,  pendidikan  agama,  dan
                                          pendidikan keagamaan Kristen.

                                     (2)  Penyelenggara  Buddha  sebagaimana  dimaksud  dalam

                                          Pasal  639  huruf  g  bertugas  melakukan  pelayanan,
                                          bimbingan  teknis,  pengelolaan  data  dan  informasi,

                                          serta  penyusunan  rencana  dan  pelaporan  di  bidang

                                          urusan  agama  Buddha,  pendidikan  agama,  dan
                                          pendidikan keagamaan Buddha.



                                                                Pasal 642
                                     Susunan  organisasi  Kantor  Kementerian  Agama  Kota

                                     Tangerang Selatan dan Kota Depok, terdiri atas:

                                     a.   Subbagian Tata Usaha;
                                     b.   Seksi Pendidikan Madrasah;

                                     c.   Seksi  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan
                                          Islam;

                                     d.   Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

                                     e.   Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
                                     f.   Penyelenggara Kristen;

                                     g.   Penyelenggara Katolik; dan

                                     h.   Kelompok Jabatan Fungsional.


                                                                Pasal 643
                                     (1)  Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam

                                          Pasal  642  huruf  a  bertugas  melakukan  penyiapan

                                          bahan  koordinasi  penjabaran  kebijakan  teknis  dan
                                          kegiatan,  pelayanan  urusan  persuratan,  administrasi

                                          perencanaan,  kepegawaian,  keuangan  dan  barang

                                          milik  negara,  keorganisasian  dan  ketatalaksanaan,
                                          penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan,

                                          hubungan  masyarakat,  serta  publikasi,  data  dan

                                          informasi.
   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360