Page 406 - ORTAKER UINSA
P. 406

- 406 -



                                          pelaporan  di  bidang  urusan  agama  Islam  dan  bina

                                          syariah,  bina  kantor  urusan  agama  dan  keluarga

                                          sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan
                                          zakat dan wakaf.



                                                                Pasal 725
                                     (1)  Penyelenggara  Kristen  sebagaimana  dimaksud  dalam

                                          Pasal  723  huruf  f  bertugas  melakukan  pelayanan,

                                          bimbingan  teknis,  pengelolaan  data  dan  informasi,
                                          serta  penyusunan  rencana  dan  pelaporan  di  bidang

                                          urusan  agama  Kristen,  pendidikan  agama,  dan

                                          pendidikan keagamaan Kristen.
                                     (2)  Penyelenggara  Hindu  sebagaimana  dimaksud  dalam

                                          Pasal  723  huruf  g  bertugas  melakukan  pelayanan,

                                          bimbingan  teknis,  pengelolaan  data  dan  informasi,
                                          serta  penyusunan  rencana  dan  pelaporan  di  bidang

                                          urusan  agama  Hindu,  pendidikan  agama,  dan

                                          pendidikan keagamaan Hindu.


                                                                Pasal 726
                                     Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten

                                     Serdang  Bedagai,  Kabupaten  Lebong,  Kabupaten  Kutai

                                     Timur, dan Kota Palu, terdiri atas:
                                     a.   Subbagian Tata Usaha;

                                     b.   Seksi Pendidikan Islam;

                                     c.   Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
                                     d.   Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;

                                     e.   Penyelenggara Kristen;
                                     f.   Penyelenggara Katolik; dan

                                     g.   Kelompok Jabatan Fungsional.


                                                                Pasal 727

                                     (1)  Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam

                                          Pasal  726  huruf  a  bertugas  melakukan  penyiapan
                                          bahan  koordinasi  penjabaran  kebijakan  teknis  dan

                                          kegiatan,  pelayanan  urusan  persuratan,  administrasi

                                          perencanaan,  kepegawaian,  keuangan  dan  barang
   401   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411