Page 411 - ORTAKER UINSA
P. 411

- 411 -



                                                                Pasal 734

                                     (1)  Penyelenggara  Kristen  sebagaimana  dimaksud  dalam

                                          Pasal  732  huruf  e  bertugas  melakukan  pelayanan,
                                          bimbingan  teknis,  pengelolaan  data  dan  informasi,

                                          serta  penyusunan  rencana  dan  pelaporan  di  bidang

                                          urusan  agama  Kristen,  pendidikan  agama,  dan
                                          pendidikan keagamaan Kristen.

                                     (2)  Penyelenggara  Katolik  sebagaimana  dimaksud  dalam

                                          Pasal  732  huruf  f  bertugas  melakukan  pelayanan,
                                          bimbingan  teknis,  pengelolaan  data  dan  informasi,

                                          serta  penyusunan  rencana  dan  pelaporan  di  bidang

                                          urusan  agama  Katolik,  pendidikan  agama,  dan
                                          pendidikan keagamaan Katolik.

                                     (3)  Penyelenggara  Hindu  sebagaimana  dimaksud  dalam

                                          Pasal  732  huruf  g  bertugas  melakukan  pelayanan,
                                          bimbingan  teknis,  pengelolaan  data  dan  informasi,

                                          serta  penyusunan  rencana  dan  pelaporan  di  bidang

                                          urusan  agama  Hindu,  pendidikan  agama,  dan
                                          pendidikan keagamaan Hindu.


                                                                Pasal 735

                                     Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten

                                     Kayong Utara, terdiri atas:
                                     a.   Subbagian Tata Usaha;

                                     b.   Seksi Pendidikan Islam;

                                     c.   Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
                                     d.   Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;

                                     e.   Penyelenggara Zakat dan Wakaf;
                                     f.   Penyelenggara Kristen;

                                     g.   Penyelenggara Katolik; dan

                                     h.   Kelompok Jabatan Fungsional.


                                                                Pasal 736

                                     (1)  Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
                                          Pasal  735  huruf  a  bertugas  melakukan  penyiapan

                                          bahan  koordinasi  penjabaran  kebijakan  teknis  dan

                                          kegiatan,  pelayanan  urusan  persuratan,  administrasi
   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416