Page 413 - ORTAKER UINSA
P. 413

- 413 -



                                          serta  penyusunan  rencana  dan  pelaporan  di  bidang

                                          urusan  agama  Kristen,  pendidikan  agama,  dan

                                          pendidikan keagamaan Kristen.
                                     (3)  Penyelenggara  Katolik  sebagaimana  dimaksud  dalam

                                          Pasal  735  huruf  g  bertugas  melakukan  pelayanan,

                                          bimbingan  teknis,  pengelolaan  data  dan  informasi,
                                          serta  penyusunan  rencana  dan  pelaporan  di  bidang

                                          urusan  agama  Katolik,  pendidikan  agama,  dan

                                          pendidikan keagamaan Katolik.


                                                                Pasal 738

                                     Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten
                                     Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo

                                     Lues,  Kabupaten  Nagan  Raya,  Kabupaten  Aceh  Jaya,

                                     Kabupaten  Bener  Meriah,  Kabupaten  Pidie  Jaya,  Kota
                                     Langsa,      Kota     Lhokseumawe,          Kota     Subulussalam,

                                     Kabupaten  Natuna,  Kabupaten  Solok  Selatan,  Kota

                                     Pariaman,  Kabupaten  Kepulauan  Seribu,  Kota  Banjar,
                                     Kabupaten Seruyan, Kota Bontang, Kota Palopo, Kabupaten

                                     Buton  Utara,  Kabupaten  Konawe  Utara,  Kabupaten
                                     Wakatobi, dan Kota Tidore Kepulauan, terdiri atas:

                                     a.   Subbagian Tata Usaha;

                                     b.   Seksi Pendidikan Islam;
                                     c.   Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

                                     d.   Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;

                                     e.   Penyelenggara Zakat dan Wakaf; dan
                                     f.   Kelompok Jabatan Fungsional.


                                                                Pasal 739

                                     (1)  Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam

                                          Pasal  738  huruf  a  bertugas  melakukan  penyiapan
                                          bahan  koordinasi  penjabaran  kebijakan  teknis  dan

                                          kegiatan,  pelayanan  urusan  persuratan,  administrasi

                                          perencanaan,  kepegawaian,  keuangan  dan  barang
                                          milik  negara,  keorganisasian  dan  ketatalaksanaan,

                                          penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan,
   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418