Page 434 - ORTAKER UINSA
P. 434

- 434 -



                                          bidang  pendaftaran  dan  pembatalan  haji,  bimbingan

                                          manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus

                                          dan  umrah,  transportasi  dan  dokumen  haji  reguler,
                                          serta administrasi keuangan haji.

                                     (2)  Penyelenggara  Katolik  sebagaimana  dimaksud  dalam

                                          Pasal  774  huruf  f  bertugas  melakukan  pelayanan,
                                          bimbingan  teknis,  pengelolaan  data  dan  informasi,

                                          serta  penyusunan  rencana  dan  pelaporan  di  bidang

                                          urusan  agama  Katolik,  pendidikan  agama,  dan
                                          pendidikan keagamaan Katolik.



                                                                Pasal 777
                                     Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten

                                     Barito Timur dan Kabupaten Lamandau, terdiri atas:

                                     a.   Subbagian Tata Usaha;
                                     b.   Seksi Pendidikan Islam;

                                     c.   Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;

                                     d.   Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen;
                                     e.   Penyelenggara Haji dan Umrah;

                                     f.   Penyelenggara Katolik;
                                     g.   Penyelenggara Hindu; dan

                                     h.   Kelompok Jabatan Fungsional.


                                                                Pasal 778

                                     (1)  Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam

                                          Pasal  777  huruf  a  bertugas  melakukan  penyiapan
                                          bahan  koordinasi  penjabaran  kebijakan  teknis  dan

                                          kegiatan,  pelayanan  urusan  persuratan,  administrasi
                                          perencanaan,  kepegawaian,  keuangan  dan  barang

                                          milik  negara,  keorganisasian  dan  ketatalaksanaan,

                                          penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan,
                                          hubungan  masyarakat,  serta  publikasi,  data  dan

                                          informasi.

                                     (2)  Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam
                                          Pasal  777  huruf  b  bertugas  melakukan  pelayanan,

                                          bimbingan  teknis,  pengelolaan  data  dan  informasi,

                                          serta  penyusunan  rencana  dan  pelaporan  di  bidang
   429   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439