Page 439 - ORTAKER UINSA
P. 439

- 439 -



                                          manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus

                                          dan  umrah,  transportasi  dan  dokumen  haji  reguler,

                                          serta administrasi keuangan haji.
                                     (2)  Penyelenggara        Pendidikan       Kristen     sebagaimana

                                          dimaksud  dalam  Pasal  783  huruf  f  bertugas

                                          melakukan  pelayanan,  bimbingan  teknis,  pengelolaan
                                          data  dan  informasi,  serta  penyusunan  rencana  dan

                                          pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan

                                          keagamaan Kristen.
                                     (3)  Penyelenggara  Hindu  sebagaimana  dimaksud  dalam

                                          Pasal  783  huruf  g  bertugas  melakukan  pelayanan,

                                          bimbingan  teknis,  pengelolaan  data  dan  informasi,
                                          serta  penyusunan  rencana  dan  pelaporan  di  bidang

                                          urusan  agama  Hindu,  pendidikan  agama,  dan

                                          pendidikan keagamaan Hindu.


                                                                Pasal 786

                                     Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten
                                     Melawi, terdiri atas:

                                     a.   Subbagian Tata Usaha;
                                     b.   Seksi Pendidikan Islam;

                                     c.   Seksi Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam;

                                     d.   Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik;
                                     e.   Penyelenggara Kristen;

                                     f.   Penyelenggara Buddha; dan

                                     g.   Kelompok Jabatan Fungsional.


                                                                Pasal 787
                                     (1)  Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam

                                          Pasal  786  huruf  a  bertugas  melakukan  penyiapan

                                          bahan  koordinasi  penjabaran  kebijakan  teknis  dan
                                          kegiatan,  pelayanan  urusan  persuratan,  administrasi

                                          perencanaan,  kepegawaian,  keuangan  dan  barang

                                          milik  negara,  keorganisasian  dan  ketatalaksanaan,
                                          penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan,

                                          hubungan  masyarakat,  serta  publikasi,  data  dan

                                          informasi.
   434   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444