Page 49 - ORTAKER UINSA
P. 49

- 49 -



                                          kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja

                                          sama.

                                     (4)  Seksi  Pendidikan  Diniyah,  Kesetaraan,  dan  Sistem
                                          Informasi      Pendidikan       Agama       dan     Pendidikan

                                          Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal

                                          87  huruf  d  bertugas  melakukan  penyiapan  bahan
                                          kebijakan  teknis,  pelaksanaan  pelayanan,  bimbingan

                                          teknis,  dan  supervisi  di  bidang  kurikulum,  sarana

                                          prasarana, kelembagaan, ketenagaan, dan kesantrian,
                                          serta  kerja  sama  pada  pendidikan  diniyah  dan

                                          pendidikan  kesetaraan,  serta  pengelolaan  data  dan

                                          sistem  informasi  pendidikan  agama  dan  pendidikan
                                          keagamaan Islam.

                                     (5)  Seksi Pondok Pesantren dan Ma‘had Aly sebagaimana

                                          dimaksud dalam Pasal 87 huruf e bertugas melakukan
                                          penyiapan  bahan  kebijakan  teknis,  pelaksanaan

                                          pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang

                                          kurikulum,         sarana       prasarana,       kelembagaan,
                                          ketenagaan, dan kesantrian, serta kerja sama.


                                                                Pasal 89

                                     Bidang  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah  sebagaimana

                                     dimaksud dalam Pasal 76 huruf d bertugas melaksanakan
                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,

                                     pelayanan,  bimbingan  teknis,  pembinaan,  pengelolaan

                                     sistem     informasi,     dan    penyusunan        rencana,      serta
                                     pelaporan  di  bidang  penyelenggaraan  haji  dan  umrah

                                     berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala
                                     Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.



                                                                Pasal 90
                                     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

                                     Pasal  89,  Bidang  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah

                                     menyelenggarakan fungsi:
                                     a.   penyiapan  bahan  perencanaan,  penyusunan,  dan

                                          pelaksanaan          kebijakan        teknis      di      bidang

                                          penyelenggaraan haji dan umrah;
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54