Page 44 - ORTAKER UINSA
P. 44

- 44 -



                                          bertugas       melakukan        urusan       keuangan        dan

                                          perbendaharaan,  verifikasi  akuntansi  instansi,  dan

                                          sistem  informasi  manajemen  dan  akuntansi  barang
                                          milik  negara,  serta  pelaporan  keuangan  dan  barang

                                          milik negara.

                                     (3)  Subbagian  Kepegawaian  dan  Hukum  sebagaimana
                                          dimaksud dalam Pasal 79 huruf c bertugas melakukan

                                          penyusunan  rencana  kebutuhan  dan  penataan

                                          pegawai,       pengelolaan       data     dan      administrasi
                                          kepegawaian,  fasilitasi  asesmen  dan  pengembangan

                                          pegawai,  penyusunan  keputusan  dan  instrumen

                                          hukum  lainnya,  advokasi  dan  penyuluhan  hukum,
                                          serta  kerja  sama  dan  koordinasi  pengawasan  orang

                                          asing.

                                     (4)  Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan
                                          Umat  Beragama  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal

                                          79  huruf  d  bertugas  melakukan  penyiapan  bahan

                                          koordinasi  penyusunan  analisis  organisasi,  analisis
                                          jabatan dan beban kerja, sistem, standar dan prosedur

                                          kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan,
                                          evaluasi  pelayanan  publik,  fasilitasi  pelaksanaan

                                          reformasi birokrasi  dan zona integritas, bina lembaga

                                          kerukunan  umat  beragama  dan  lembaga  keagamaan,
                                          serta harmonisasi umat beragama.

                                     (5)  Subbagian       Umum        dan     Hubungan        Masyarakat

                                          sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  79  huruf  e
                                          bertugas        melakukan         urusan       ketatausahaan,

                                          kerumahtanggaan,  perlengkapan,  pengadaan,  dan
                                          pemeliharaan  barang  milik  negara,  dan  fasilitasi

                                          pelayanan  terpadu,  serta  hubungan  masyarakat  dan

                                          publikasi.


                                                                Pasal 81

                                     Bidang  Pendidikan  Madrasah  sebagaimana  dimaksud
                                     dalam  Pasal  76    huruf  b  bertugas  melaksanakan

                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanan  kebijakan  teknis,

                                     pelayanan,  bimbingan  teknis,  pembinaan,  pengelolaan
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49