Page 40 - ORTAKER UINSA
P. 40

- 40 -



                                          pengelolaan musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits, bina

                                          lembaga tilawah, dan siaran keagaman Islam.

                                     (4)  Seksi  Pemberdayaan  Zakat  dan  Wakaf  sebagaimana
                                          dimaksud dalam Pasal 69 huruf d bertugas melakukan

                                          penyiapan       bahan      pelaksanaan       pelayanan       dan

                                          bimbingan  teknis  di  bidang  bina  lembaga,  edukasi,
                                          pemantauan,  dan  evaluasi  lembaga  pengelola  zakat

                                          dan wakaf, serta pengelolaan harta benda wakaf.


                                                                Pasal 71

                                     Pembimbing  Masyarakat  Kristen  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam  Pasal  42  huruf  h  bertugas  melaksanakan
                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,

                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem

                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di
                                     bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan

                                     keagamaan  Kristen  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang

                                     ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
                                     provinsi.


                                                                Pasal 72

                                     Pembimbing  Masyarakat  Katolik  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam     Pasal     42    huruf     i   bertugas     melaksanakan
                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,

                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem

                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di
                                     bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan

                                     keagamaan  Katolik  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang
                                     ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

                                     provinsi.


                                                                Pasal 73

                                     Pembimbing  Masyarakat  Hindu  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam     Pasal     42    huruf     j   bertugas     melaksanakan
                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,

                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem

                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45