Page 41 - ORTAKER UINSA

- 41 -

bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan

keagamaan Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang

ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
provinsi.

Pasal 74

Pembimbing Masyarakat Buddha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 huruf k bertugas melaksanakan

penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem

informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di

bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan
keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang

ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

provinsi.

Pasal 75
Pembimbing Masyarakat Khonghucu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 huruf k bertugas melaksanakan

penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem

informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di

bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan
keagamaan Khonghucu berdasarkan kebijakan teknis yang

ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

provinsi.

Bagian Ketiga

Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Utara

Pasal 76
Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Sumatera Utara, terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Pendidikan Madrasah;