Page 43 - ORTAKER UINSA

- 43 -

laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan,

pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan

reformasi birokrasi, dan zona integritas;
e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum

lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum,

serta kerja sama dan pengawasan orang asing;
f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama

dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat

beragama;
g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi,

hubungan masyarakat, dan publikasi; dan

h. pelaksanaan urusan ketatausahaan,
kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan

pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi

pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian
Agama provinsi.

Pasal 79
Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara;

c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum;

d. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan
Umat Beragama;

e. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 80
(1) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a

bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi
penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran,

rencana dan perjanjian kinerja, evaluasi, dan

pelaporan, serta pengelolaan data dan pengembangan
sistem informasi.

(2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b