Page 56 - ORTAKER UINSA
P. 56
- 56 -
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama provinsi.
Pasal 102
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101, Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
perencanaan di bidang urusan agama, pendidikan
agama, dan pendidikan keagamaan Kristen;
b. pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di
bidang kelembagaan dan sistem informasi bimbingan
masyarakat Kristen, penyuluhan dan budaya
keagamaan, pendidikan agama Kristen pada
pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah,
serta pendidikan keagamaan Kristen; dan
c. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan
masyarakat Kristen.
Pasal 103
Susunan organisasi Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen,
terdiri atas:
a. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan
Masyarakat Kristen;
b. Seksi Penyuluhan dan Budaya Keagamaan;
c. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan
Anak Usia Dini dan Dasar;
d. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan
Menengah;
e. Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 104
(1) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan
Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 103 huruf a bertugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan
