Page 61 - ORTAKER UINSA
P. 61

- 61 -



                                          kepegawaian,  fasilitasi  asesmen  dan  pengembangan

                                          pegawai,  penyusunan  keputusan  dan  instrumen

                                          hukum  lainnya,  advokasi  dan  penyuluhan  hukum,
                                          serta  kerja  sama  dan  koordinasi  pengawasan  orang

                                          asing.

                                     (4)  Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan
                                          Umat  Beragama  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal

                                          111  huruf  d  bertugas  melakukan  penyiapan  bahan

                                          koordinasi  penyusunan  analisis  organisasi,  analisis
                                          jabatan  dan  beban  kerja,  sistem,  standar,  dan

                                          prosedur  kerja,  laporan  kinerja,  tindak  lanjut  hasil

                                          pengawasan,  evaluasi  pelayanan  publik,  fasilitasi
                                          pelaksanaan  reformasi  birokrasi  dan  zona  integritas,

                                          bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga

                                          keagamaan, serta harmonisasi umat beragama.
                                     (5)  Subbagian       Umum        dan     Hubungan        Masyarakat

                                          sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  111  huruf  e

                                          bertugas        melakukan         urusan       ketatausahaan,
                                          kerumahtanggaan,  perlengkapan,  pengadaan,  dan

                                          pemeliharaan  barang  milik  negara,  dan  fasilitasi
                                          pelayanan  terpadu,  serta  hubungan  masyarakat  dan

                                          publikasi.


                                                                Pasal 113

                                     Bidang  Pendidikan  Madrasah  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam  Pasal  108    huruf  b  bertugas  melaksanakan
                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanan  kebijakan  teknis,

                                     pelayanan,  bimbingan  teknis,  pembinaan,  pengelolaan
                                     sistem     informasi,     dan    penyusunan        rencana,      serta

                                     pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan

                                     kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah
                                     berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala

                                     Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66