Page 4 - E BOOK_M.PAJAK(OPTIMALISASI PEMBAYARAN PAJAK UNTUK MENGHEMAT PAJAK)_KEL6_AK.C 2020

Berdasarkan analisis tersebut, bila suku bunga pinjaman bank + provisi lebih rendah dari

bunga pajak, seperti terlihat di atas, maka akan lebih efisien bila kita menggunakan pinjaman
bank untuk melunasi langsung SKPKB tersebut.

7. Rekonsiliasi/Egualisasi SPT PPh Badan dengan SPT Lainnya dan Laporan
Keuangan (Fiskal)

a. Rekonsiliasi/ekualisasi SPT PPh Badan dengan SPT PPN

Rekonsiliasi dilakukan atas transaksi pembelian dan penjualan serta PPN yang mengikutinya,

yakni PPN masukan dari transaksi pembelian dan PPN keluaran dari omzet penjualan, apakah

kedua SPT tersebut telah menunjukkan angka yang sama atau belum.

Bagi perusahaan, yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan egualisasi antara

buku/ledger pembelian dan buku/ledger penjualan dengan SPT Masa PPN, apakah kedua
ledger tersebut dan SPT Masa PPN telah menunjukkan angka yang sama atau belum. Omzet

penjualan yang tercantum dalam SPT PPh badan dengan SPT PPN bisa berbeda, disebabkan
beberapa hal berikut:

1. Omzet penjualan di SPT PPh Badan bisa lebih besar dari omzet penjualan di SPT PPN

karena penjualan di SPT PPh Badan menganut akrual basis sehingga atas penjualan kredit,
jika barangnya telah diserahkan, penjualan sudah dilaporkan, sedangkan pada SPT

PPN,penjualan kredit bisa dibuat faktur pajaknya pada akhir bulan setelah bulan penyerahan
barang.

2. Omzet penjualan di SPT PPh Badan lebih kecil daripada omzet penjualan di SPT PPN,

karena penerimaan uang atas penjualan sudah harus dibuat faktur pajaknya meskipun
barangnya belum diserahkan, sementara penjualan tersebut baru dilaporkan setelah

penyerahan barang.

b. Rekonsiliasi atau ekualisasi SPT PPh Badan dengan SPT PPh Pasal 21

Rekonsiliasi SPT PPh Badan dengan SPT PPh Pasal 21 adalah prosedur pengecekan yang

dilakukan oleh KPP terhadap Jumlah Biaya Gaji dan Tunjangan serta biaya lainnya yang
dibayarkan kepada pihak perorangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, yang

tercantum dalam SPT PPh Badan, dengan Jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang
tercantum dalam SPT PPh Pasal 21. Dasar Pengenaan Pajak ini terdiri dari gaji dan tunjangan

2