Page 5 - E BOOK_M.PAJAK(OPTIMALISASI PEMBAYARAN PAJAK UNTUK MENGHEMAT PAJAK)_KEL6_AK.C 2020

yang dibayarkan kepada karyawan dan penghasilan lain yang dibayarkan kepada pihak

perorangan lainnya yang menjadi objek PPh Pasal 21, apakah jumlahnya telah sama.

c. Rekonsiliasi/ekualisasi SPT PPh Badan dengan SPT PPh Pasal 23

Rekonsiliasi SPT PPh Badan dengan SPT PPh Pasal 23 berkaitan dengan prosedur
pengecekan yang dilakukan oleh KPP terhadap jumlah biaya sewa, bunga, dividen, royalti,

dan jasa lainnya yang harus dipotong PPh Pasal 23 pada SPT PPh Badan dengan jumlah
Dasar Pengenaan Pajak SPT PPh Pasal 23, apakah jumlahnya telah sama. Jika terdapat

material yang bukan objek PPh Pasal 23, perlu dilakukan pemisahan antara nilai jasa dan

materialnya.

8. Kebijakan Perpajakan Lainnya untuk Penghematan PPh atas Transaksi Tertentu

Perlakuan perpajakan PPh badan yang berkaitan dengan transaksi tertentu:

1.Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap

Revaluasi akriva tetap di tahun 2008 mengalami perubahan yang sangat berarti. Peraturan
perpajakan terbaru itu diatur dalam Peraturan Menkeu No.79/PMK.03/2008 tanggal 23 Mei

2008, yang mencabut Keputusan Menkeu No. 486/KMK.03/2002 tanggal 28 November 2002

jo. KEP-519/ PJ./2002 jo. SE-03/PJ.31/2002. Dalam ketentuan tersebut antara lain diatur:

1) Wajib pajak badan dalam negeri dan BUT (tidak termasuk perusahaan yang

memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang
dolar AS) dapat melakukan penilaian kernbali aktiva tetap perusahaan yang berada di

Indonesia, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajak sampai dengan

masa pajak terakhir, sebelum masa pajak diberlakukannya penilaian kembali dan
mengajukan permohonan ke Dirjen Pajak.

2) Aktiva tetap yang dinilai kembali adalah: (a). Seluruh aktiva tetapberwujud, termasuk
tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan, atau, (b). Seluruh aktiva tetap

berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan

dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang
merupakan Objek Pajak.

3) Penilaian kembali dilakukan oleh perusahaan penilai yang diakui pemerintah. Apabila
nilainya tidak mencerminkan nilai sebenarnya maka Dirjen Pajak akan menetapkan

kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan. Dan Penilaian kembali

3