Page 20 - KLIPING BELMAWA 9 APRIL pagi.docx
P. 20
Judul
PB IDI Kritik Peraturan Menristek Soal Sertifikat Profesi Dokter Para
Media
Tirto
Terbit
8 April 2019
Tone
Negatif
Hal/link
https://tirto.id/pb-idi-kritik-peraturan-menristek-soal-sertifikat- profesi-dokter-dlx1
PR VALUE
Rp. 30,000,000
Jurnalis
Alfian
lulusan fakultas kedokteran yang tergabung dalam Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI) menggelar aksi unjuk rasa di pelataran Gedung Kemenristekdikti, Jakarta, Jumat (5/4/2019). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc. Oleh: Alfian Putra Abdi - 8 April 2019 Dibaca Normal 1 menit Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian PB IDI mengkritik peraturan Menteri Ristekdikti soal sertifikat profesi dokter. tirto.id - Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK) PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Pudjo Hartono mengkritik Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter dan Dokter Gigi. Menurut dia, langkah Kemenristekdikti menerbitkan aturan itu adalah jalan pintas menyelesaikan persoalan terkait mutu pendidikan profesi dokter dan dokter gigi. Pudjo menyampaikan kritik itu karena semestinya yang harus distandarisasi terlebih dahulu ialah universitas-universitas pemilik fakultas kedokteran, bukan justru para lulusannya. "Memang seharusnya kualitas pendidikannya yang dulu diperbaiki. Yang distandardisasi itu proses pendidikannya," ujar Pudjo kepada reporter tirto, Senin (8/4/2019).
Dengan Kuota Pudjo berpendapat, seharusnya mahasiswa fakultas kedokteran setelah lulus tidak diharuskan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat profesi sebagai syarat agar bisa bekerja. Dia menilai hal tersebut memberatkan para lulusan fakultas kedokteran. "Setelah lulus, baru ilmunya harus distandardisasi dengan uji kompetensi. Di zaman dulu, itu tak ada, setelah lulus dan mendapatkan ijazah sudah bisa bekerja," ujar Pudjo. Dia menegaskan seharusnya pemerintah membuat keputusan tegas yang mewajibkan semua fakultas kedokteran menerapkan pembelajaran dengan standard ketat. Dengan demikian, proses standarisasi pendidikan
