Page 5 - KLIPINGBELMAWA30032019(PAGI)
P. 5
Meski demikian, pihaknya mengungkapkan bahwa mereka tetap menghargai pihak kementerian yang memang bertugas terkait hal itu.
Ketua Umum DPN Peradi RBA, Dr Luhut MP Pangaribuan SH LLM.
“Pertama sikap kita terhadap hal ini adalah Peradi RBA menghormati Permenristekdikti tersebut. Bahwa organisasi kita tidak boleh menutup diri, kami tidak prejudice atau pun alergi Kemenristekdikti,” beber Luhut.
Pihaknya bersikap bahwa UU Sisdiknas dan UU Advokat sebenarnya tidaklah sama. Ia menghargai bahwa pendidikan di perguruan tinggi memang kewenangan dari Kemenristekdikti, namun ia menyesalkan terbitnya Permenristekdikti ini membuat pendidikan advokat di perguruan tinggi menjadi 3 tahun lagi. Yakni setelah meraih gelar sarjana hukum.
“Kami sebenarnya tidak meragukan kualitas pendidikan di universitas. Tapi apakah nanti calon advokat harus kembali belajar teori seperti saat di universitas dulu. Padahal pendidikan advokat itu harus berbasis pada paparan praktis,” ujar Luhut.
Meskipun begitu pihak Peradi RBA mengaku tetap akan melanjutkan pendidikan profesi PKPA seperti biasa. "Pendidikan PKPA akan kami teruskan. Dan ini kami anggap pendidikan internal. Sedang Permendikti itu berlaku ditujukan untuk perguruan tinggi," tandasnya.
