Page 36 - KLIPING BELMAWA16032019 (PAGI)

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (kanan) menyerahkan secara simbolis seribu sertifikat kelulusan kepada perwakilan siswa Balai Latihan Kerja (BLK) di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (17/10/2018)./JIBI-Paulus Tandi Bone
Untuk mengatasi persoalan bottleneck penyerapan tenaga kerja, Apindo menyarankan agar pemerintah lebih aktif membangun kerja sama ABG di setiap sektor strategis. Kerja sama yang masif di sejumlah sektor dipercaya bisa mentransformasi industri yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.
Pendapat lain dikemukakan Ketua Harian Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Mercy Simorangkir. Dia menilai saat ini, kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan di bidang digital belum sebanding dengan ketersediaan tenaga kerja di sektor itu. Aftech mengungkapkan gap jumlah tenaga kerja di sektor financial technology(fintech) paling banyak untuk pemenuhan kebutuhan tenaga data analis, back-end programming, user experience design, dan manajemen risiko. “Jumlah kebutuhan tenaga kerja terampil di industri fintech berkembang pesat. Kebutuhannya bersifat saat ini dan membutuhkan solusi jangka pendek,” tukas Mercy kepada Bisnis.
Tanggapan mengenai masalah ini pun diberikan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenristekdikti Ainun Na’im mengaku kementeriannya sudah menjalankan sejumlah program untuk mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja.
“Kemenristekdikti membuat Kebijakan tentang Revitalisasi Politeknik dan Multi Entry Multi Exit (MEME),” ucapnya.
Sejak beberapa tahun terakhir, diklaim ada puluhan politeknik atau sekolah vokasi yang direvitalisasi pemerintah. Langkah itu membuat lulusan politeknik wajib memiliki sertifikat kompetensi selain ijazah agar bisa lulus.
Program MEME juga memungkinkan mahasiswa politeknik bekerja sebelum selesai menempuh pendidikan hingga mendapat gelar Diploma IV. Nantinya, mahasiswa yang bekerja bisa kembali melanjutkan pendidikan di politeknik sesuai jenjang terakhir yang ditempuhnya.
“Kurikulumnya juga diubah, kemudian ada partnership antara perguruan tinggi dengan industri,” imbuh Ainun.
Model mencoba aplikasi pembayaran yang menggunakan teknologi PaybyQR usai peluncurannya di Jakarta, Selasa (19/9/2018)./JIBI-Felix Jody Kinarwan
Selain itu, Kemenristekdikti menuntut semua politeknik untuk mulai mengubah kurikulum agar sesuai dengan revolusi industri 4.0. Kebijakan-kebijakan itu dipercaya bisa perlahan menjawab persoalan bottleneck di sisi suplai dan permintaan tenaga kerja.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) ihwal upaya yang sudah dilakukan mereka untuk mengatasi persoalan penyerapan angkatan kerja. Namun, berdasarkan penelusuran Bisnis, sepanjang 2015-2019 dana yang dialokasikan Kemenaker untuk program peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja masih naik turun. Pada 2018, anggaran yang disiapkan adalah Rp2,05 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dari anggaran 2017 yang sebesar Rp1,56 triliun, Rp885,5 miliar pada 2016, dan Rp1,12 triliun pada 2015.