Page 5 - KLIPINGBPPT18042019(sore)
P. 5
Menurut Andrari di Undang-undang Pilkada dikatakan bahwa e-Voting dimungkinkan berjalan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama memudahkan pemilih, kedua akurat perhitungannya, ketiga efisien.
"Sampai saat ini e-Pemilu digunakan di pemilihan kepala desa, sudah sekitar 1000 desa, di 18 kabupaten," tutur Andrari. "Dan masyarakat merasakan kemudahan tersebut dalam memilih".
Andrari melanjutkan konsep perubahan anggaran penerapan e-Pemilu harus dibarengi perubahan kebijakan nasional dulu. Belajar dari 26 negara yang sudah menerapkan sistem pemilu elektronik, umumnya mereka melakukan tender pembelian perangkat, dan bisa-bisa teknologinya berubah dari pemilu ke pemilu, bahkan kembali ke manual.
Indonesia sudah menerapkan KTP elektronik dengan NIK tunggal, sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk verifikasi pemilih di TPS. "Tidak mungkin pemilih datang ke TPS hanya membawa surat pemberitahuan/undangan saja tanpa diverifikasi. Tidak cukup hanya mengandalkan KPPS yang pasti sudah mengenal setiap pemilih yang hadir," kata dia.
