Page 4 - KLIPINGBPPT18042019(sore)
P. 4
Judul
E-Pemilu untuk Pilpres Ada di RUU, Lenyap di Undang- Undang
Media
Tempo.co
Terbit
18 April 2019
Tone
Netral
Hal/link
https://tekno.tempo.co/read/1196992/e-pemilu-untuk- pilpres-ada-di-ruu-lenyap-di-undang-undang/full&view=ok
PR VALUE
Rp30,000,000
Jurnalis
Khory
E-Pemilu untuk Pilpres Ada di RUU, Lenyap di Undang-Undang
Reporter: Moh Khory Alfarizi
Editor: Yudono Yanuar
Kamis, 18 April 2019 15:05 WIB
Petugas melakukan simulasi tata cara pengoperasian alat teknologi E-Voting, di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, 29 Juli 2015. Program E- voting ini untuk mendukung KPU dalam mencegah kecurangan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015 sejak perhitungan di tempat pemungutan suara, rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di kabupaten/kota. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Penerapan teknologi pemilu elektronik atau e-Pemilu di Indonesia mengalami beberapa hambatan. Kepala Program e-Pemilu BPPT Andrari Grahitandaru menjelaskan bahwa untuk menerapkan e-Pemilu harus ada aturan yang berlaku.
Hitung Suara Sampai Dini Hari, BPPT: Tak Terjadi dengan e-Pemilu "Harus ada di Undang-undang dulu, lalu operasionalnya dalam bentuk Peraturan KPU. Di Undang- Undang Pilkada sudah ada, tapi PKPU-nya belum ada. Di RUU pemilu (untuk pileg dan pilpres 2019) sudah ada, tapi ketika disahkan jadi UU, pasal-pasal pemilu elektronik hilang semua," ujar Andrari kepada Tempo melalui pesan WhatsApp, Kamis, 18 April 2019.
Sejak 2015, BPPT melakukan kegiatan alih teknologi ke PT INTI sebagai BUMN di bidang pengembangan telekomunikasi, elektronika dan konten. PT INTI diharapkan memahami dan dapat mendukung penyelenggaraan pemilu secara elektronik.
"Dari sisi pemerintah sudah sangat siap, namun dari sisi penyelenggara yang nampaknya belum mau, karena menganggap bahwa pemilu dengan surat suara di Indonesia adalah yang terbaik di dunia," kata Andrari.
