Page 2 - KLIPINGBPPT18042019(sore)
P. 2
Judul
BPPT: e-KTP Bisa Dijadikan Alat Verifikasi Pemilu Elektronik
Media
Tempo.co
Terbit
18 April 2019
Tone
Positif
Hal/link
https://tekno.tempo.co/read/1197007/bppt-e-ktp-bisa- dijadikan-alat-verifikasi-pemilu-elektronik/full&view=ok
PR VALUE
Rp30,000,000
Jurnalis
Khory
BPPT: e-KTP Bisa Dijadikan Alat Verifikasi Pemilu Elektronik
Reporter: Moh Khory Alfarizi
Editor: Erwin Prima
Kamis, 18 April 2019 15:34 WIB
Petugas melakukan perekaman data e-KTP warga binaan saat berlangsungnya Rekam Cetak KTP elektronik Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Narkotika, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Program ini digelar dalam rangka mensukseskan Pemilu 2019 agar warga binaan tak kehilangan hak pilihnya. TEMPO/Muhammad Hidayat TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia merupakan negara yang sudah sudah menerapkan KTP elektronik dengan NIK tunggal, sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk verifikasi pemilih di TPS dan penerapan teknologi pemilu elektronik (e-Pemilu) yang dikembangkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan lebih mudah. Baca: Hitung Suara Sampai Dini Hari, BPPT: Tak Terjadi dengan e-Pemilu
"Yang lebih penting lagi adalah diverifikasi, di mana pemilih diverifikasi dan dicocokkan dengan sidik jari, apakah KTP elektronik yang dibawa sudah sesuai dengan orangnya," kata Kepala Program e-Pemilu BPPT Andrari Grahitandaru, kepada Tempo melalui pesan singkat, Kamis, 18 April 2019.
Menurutnya, tidak mungkin pemilih datang ke TPS hanya membawa surat pemberitahuan/undangan saja tanpa diverifikasi. Juga tidak cukup hanya mengandalkan KPPS yang pasti sudah mengenal setiap pemilih yang hadir.
Andrari melanjutkan bahwa dengan e-Pemilu, pemilih yang datang ke TPS hanya perlu melakukan scanning KTP untuk memverifikasi apakah masyarakat dan identitas pemilihnya sama. Hasilnya pun, kata Andrari, riil langsung diperoleh.
"Terkapitulasi otomatis per kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, Provinsi dan nasional. Sampai saat ini pemilu elektronik digunakan di pemilihan kepala desa, sudah sekitar 1.000 desa, di 18 kabupaten," kata Andrari. "Dan masyarakat merasakan kemudahan tersebut dalam memilih".
