Page 3 - KLIPINGBPPT18042019(sore)
P. 3
Andrari menambahkan, bukti sah untuk mendukung sengketa sangat jelas, dan justru dengan e-Pemilu maka jejak audit jelas. "Sedangkan manual, jejak auditnya repot," lanjut Andrari.
Untuk menerapkan e-Pemilu di Indonesia, Andrari berujar, harus ada aturannya dulu, harus ada di undang-undang dulu, lalu operasionalnya dalam bentuk Peraturan KPU. Menurutnya di Undang-Undang Pilkada sudah ada, tapi PKPU-nya belum ada.
"Di RUU pemilu (untuk pileg dan pilpres 2019) sudah ada, tapi ketika disahkan jadi UU, pasal-pasal pemilu elektronik hilang semua," tutur Andrari.
Sejak 2015, BPPT melakukan kegiatan alih teknologi ke PT INTI sebagai BUMN di bidang pengembangan telekomunikasi, elektronika dan konten. PT INTI diharapkan memahami dan dapat mendukung penyelenggaraan kepemiluan secara elektronik. Simak artikel menarik lainnya soal konsep pemilu elektronik dan BPPT hanya di kanal Tekno Tempo.co.
