Page 6 - KLIPING BELMAWA 9 APRIL SORE.docx
P. 6
halaman 306. Isinya: "sertifikat profesi [ijazah] sebagai salah satu syarat memperoleh sertifikat kompetensi, sedangkan sertifikat kompetensi merupakan persyaratan untuk mendaftar ke KKI guna mendapatkan Surat Tanda Registrasi dokter (STR)." Menurut Haswan, ijazah merupakan syarat untuk mengikuti uji kompetensi, bukan dibalik menjadi uji kompetensi sebagai syarat untuk mendapatkan ijazah. Dengan pemahaman terbalik ini, kata Haswan, uji kompetensi menjadi momok bagi ribuan calon sarjana kedokteran.
"Padahal tidak ada hubungan antara ijazah dokter dan uji kompetensi. Yang ada ijazah dokter menjadi syarat untuk mengikuti Uji kompetensi," tuturnya. Dalam surat terbuka yang dikirimkan kepada Presiden, Ketua PDMI Tengku A. Syahputra mengatakan ijazah dapat digunakan untuk bekerja di luar bidang klinis jika tidak lulus uji kompetensi. Namun karena peraturan ini, calon sarjana kedokteran terus dianggap sebagai mahasiswa sampai masa studi habis yakni 12 tahun. "Setelah itu, kami bisa di DO secara otomatis, padahal sudah dinyatakan LULUS dari program studi dokter di masing- masing Fakultas Kedokteran. Bahkan sebagian dari kami masih harus membayar SPP," tulis Syahputra. Baca juga: Gagal Paham Uji Kompetensi Dokter Tanggapan Kemenristekdikti Menanggapi itu, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Ismunandar mengaku akan mempelajari hal yang dipersoalkan PDMI. Ia juga akan mempelajari salinan putusan MK yang dikutip dalam surat terbuka yang dikirim PDMI kepada presiden. "Detailnya harus kami cek ke bagian hukum kami. Persisnya tentang masalah apa putusan MK tersebut dan Apakah kutipan di atas adalah putusan," kata Ismunandar, Senin (8/4/2019).
Ismunandar menjelaskan, berdasarkan Pasal 36 UU Nomor 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran, calon sarjana kedokteran harus mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu untuk menjadi dokter atau dokter gigi. "Ijazah itu untuk tahap pendidikan akademik dan vokasi, untuk pendidikan profesi tidak dikenal ijazah. Adanya sertifikat," ujarnya. Baca juga: Karut Marut Sistem Pendidikan Kedokteran Indonesia Peningkatan Kualitas Pendidikan Namun Ketua Majelis Pengembangan Keprofesian (MPPK) PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Pujo Hartono punya pandangan lain terkait polemik ijazah dan uji kompetensi ini. Menurutnya, sejak awal seharusnya ada standarisasi Fakultas Kedokteran. "Memang seharusnya kualitas pendidikannya yang dulu diperbaiki. Yang distandarisasi itu proses pendidikanya," kata Pujo. Pujo mengatakan kebijakan Kemenristekdikti menerapkan uji kompetensi dengan dalil untuk mendapatkan dokter- dokter yang berkualitas adalah jalan pintas. Ia menilai pemerintah tidak mampu menerapkan standar untuk perguruan tinggi "Jangan produknya yang harus distandarisasi.
Kasihan FK [Fakultas Kedokteran] yang sudah berstandar bagus, mereka harus ujian lagi," tuturnya. Dampaknya, lanjut dia, para mahasiswa yang sudah menahun
