Page 3 - KLIPINGBPPT03042019(PAGI)

pemerintahan. JK mengisahkan, jika dulu masyarakat perlu mengambil nomor antrean untuk urusan perbankan, kini urusan tersebut bisa selesai dalam genggaman tangan.
Digitalisasi tata kelola pemerintahan ini juga merupakan langkah nyata reformasi birokrasi yang bermuara pada peningkatan kualitas layanan publik. Seiring perkembangan zaman, birokrasi pemerintahan pun harus beradaptasi. Implementasi e-government akan menekan praktik curang dalam birokrasi, seperti pungutan liar, suap menyuap, bahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Di tengah tantangan dunia menghadapi revolusi industri 4.0 ini, penerapan e- government bagi penyelenggara negara adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. “Karena itu dengan Perpres 95 Tahun 2018, haruslah semua instansi pemerintah terus mengembangkan e-government,” tegas JK.
Bedasarkan Perpres tersebut, seluruh penyelenggara negara mulai dari pusat hingga daerah "dipaksa" untuk menerapkan e-government secara terintegrasi sebagai babak baru pengelolaan semua urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dalam kesempatan itu, Menteri PANRB Syafruddin mengatakan, hasil evaluasi ini bukan mencari yang menang dan kalah, tetapi sebagai pemicu seluruh instansi pemerintah untuk membangun SPBE secara nasional. “Tugas ini bukan hanya bertumpu pada Tim Percepatan SPBE Nasional, namun oleh kita semua,” ungkapnya. Digitalisasi sistem pemerintahan ini adalah salah satu cara untuk mereformasi birokrasi yang bermuara pada pelayanan publik yang prima. Penerapan SPBE secara optimal akan berdampak pada integrasi sistem sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Semua pimpinan instansi pemerintah, dari pusat hingga daerah, harus mendukung akselerasi SPBE pada tiga domain utama, yaitu kebijakan, tata kelola, dan layanan.
Keamanan data Seiring dengan penerapan e-government ini, tentu ada sejumlah kekhawatiran, salah satunya adalah keamanan data. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang merupakan anggota Tim SPBE Nasional, berperan sebagai penjaga keamanan bagi sistem ini.
Direktur Proteksi Pemerintah BSSN, Ronald Tumpal mengatakan, BSSN bertugas mengidentifikasi, analisis kemampuan, kelemahan, peluang, dan ancaman serta menggambarkan hubungan antara proses bisnis, aplikasi, dan infrastruktur keamanan SPBE.
Dalam konteks itu, BSSN mengontrol dua area, yakni arsitektur keamanan SPBE secara umum, dan arsitektur serta desain infrastruktur untuk keamanan aplikasi berbasis web serta perangkat bergerak," tutur Ronald.
Pengukuran hasil pengujian kerentanan terhadap aspek keamanan informasi dengan menggunakan Common Vulnerability Scoring System (CVSS) versi 3.0. Hasil skor