Page 4 - KLIPINGBPPT03042019(PAGI)
P. 4
tersebut bernilai numerik yang dapat diterjemahkan ke dalam representasi kualitatif (seperti low, medium, high, dan critical) untuk membantu organisasi menilai dan memprioritaskan proses pengelolaan kerentanan secara tepat.
“Ketika terdapat hasil dengan kategori 'tinggi', maka secara otomatis aplikasi tersebut dinyatakan tidak lulus pengujian,” jelas Ronald.
Penerapan aplikasi untuk SPBE juga berkaitan dengan tugas Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), yang juga menjadi anggota Tim SPBE Nasional. Salah satu tugas utama BPPT dalam penerapan e-government adalah mengoordinasi dan memberi pendampingan manajemen pengetahuan kepada seluruh instansi pemerintah.
Manajemen pengetahuan bermanfaat untuk mengurangi duplikasi upaya untuk mendapatkan suatu pengetahuan, mengurangi biaya dan waktu operasional layanan SPBE, dan meningkatkan kompetensi operator. Dengan pengelolaan ilmu pengetahuan yang baik, juga bisa memberdayakan operator, penerima manfaat SPBE, staf TIK, dan analis proses bisnis. Tujuan akhir adanya manajemen pengetahuan ini adalah peningkatan kualitas layanan SPBE.
BPPT juga memiliki peran untuk mengaudit aplikasi dan infrastruktur SPBE yang bertujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Audit teknologi informasi ini meliputi pemeriksaan pada empat hal pokok, yakni penerapan tata kelola dan manajemen TIK, fungsionalitas TIK, kinerja yang dihasilkan, serta aspek TIK lainnya.
Pelaksanaan audit harus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pemantauan audit, evaluasi audit, dan pelaporan audit.
“Audit aplikasi dan infrastruktur wajib dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam dua tahun,” jelas Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, Michael Andreas.
Meski semua anggota Tim SPBE Nasional sudah bekerja cukup baik sesuai tupoksinya, masih ada sejumlah kendala yang dialami instansi pemerintah dalam menerapkan SPBE. Kendala yang saat ini ditemui antara lain infrastruktur telekomunikasi yang belum memadai. Bahkan di beberapa daerah yang masuk dalam kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), masih ada kendala energi listrik yang belum optimal.
Untuk menyelesaikan kendala-kendala itu, Tim SPBE akan memberikan bimbingan langsung kepada instansi pemerintah. “Dari Tim SPBE akan lakukan intervensi untuk peningkatan SPBE. Kita akan lakukan pembinaan terhadap hasil evaluasi,” ujar Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan SPBE Kedeputian Kelembagaan dan Tata
