Page 6 - KLIPINGBELMAWA19082019SORE
P. 6
Judul
Ijazah dari Program Studi yang Tidak Terakreditasi Dianggap Tidak Sah
Media
PR Online
Terbit
19 Agustus 2019
Tone
Netral
Hal/link
https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2019/08/19/ijazah-dari-program- studi-yang-tidak-terakreditasi-dianggap-tidak-sah
PR
V ALUE
Rp 15,000.000
Jurnalis
Catur
Ijazah dari Program Studi yang Tidak Terakreditasi Dianggap Tidak Sah Catur Ratna Wulandari Senin, 19 Agt 2019, 15:26
PENDIDIKAN
ILUSTRASI pendidikan.*/REUTERS
NGAMPRAH, (PR).- Program studi di perguruan tinggi yang akreditasinya sudah kedaluarsa terancam tidak boleh melaksanakan wisuda karena ijazah dianggap tidak sah. Risiko lainnya, mereka juga terancam tidak bisa menerima mahasiswa baru.
Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Patdono Suwignjo menyampaikan bahwa saat ini terdapat 426 program studi di Indonesia yang sudah habis masa berlakunya dan belum mengajukan lagi. Dari jumlah itu, sebanyak 254 Prodi berada di perguruan tinggi swasta (PTS). Sebanyak 92 Prodi di perguruan tinggi negeri (PTN), 9 Prodi di perguruan tinggi kementerian lain (PTKL), 53 Prodi di perguruan tinggi agama swasta (PTAS), dan 18 Prodi di perguruan tinggi agama negeri (PTAN).
"Saya sudah minta Tim Evaluasi Kinerja Akademik untuk terjun karena ini sangat berisiko," kata Patdono usai menjadi pembicara di Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV Tahun 2019 di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Senin 19 Agustus 2019.
Ia menjelaskan, risiko yang dimaksud itu, jika wisuda digelar saat akreditasi belum selesai diurus, maka ijazah tidak sah. "Jangan sampai nanti banyak mahasiswa sudah diwisuda tapi ijazahnya tidak diakui oleh tempat kerjanya," ujarnya.
Selain itu, kata Patdono, jika Prodi yang sudah mengajukan akreditasi namun Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menyimpulkan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan akreditasi, maka Tim Evaluasi Kinerja Akademik akan diturunkan untuk menganalisa penyebabnya.
"Misalnya, untuk akreditasi itu dosen syaratnya lima, dia tidak punya dosen sama sekali. Itu kan perlu waktu yang lama untuk mendapatkan lima dosen. Maka pertimbangannya, jangan menerima mahasiswa baru lagi. Nanti problem," tuturnya.
Ia mengatakan, Kemenristekdikti melalui LLDIKTI akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perguruan tinggi yang belum mendapat akreditasi ini.
