Page 2 - KLIPINGBPPT22032019 (Pagi)

merugikan mahasiswa dan
M e a
n
g r
l
m y a
s
A
a B 0
a m
d d
a
. h n .
a
n a
o a a
m
perguruan tinggi. “Benar, kami sudah mencabut Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 sejak 19 Maret 2019 lalu,” kata Nasir mela- lui pesan singkat kepada me- dia, Rabu (20/3) petang.
Ia menuturkan, pihak- nya akan melakukan kajian
dengan skema yang tidak n
m
takan masih dalam pemba- hasan. Ia belum dapat me- mutuskan.
tang uji kompetensi nasio- nal tenaga kesehatan meru- pakan bagian dari perjuang-
panitia pusat atau nasional yang beranggotakan wakil dari Kementerian Riset,
BERITASATU PHOTO/ erikan layanan k hatan sudah dih
Teknologi da Tinggi (Kem Kementerian (Kemkes), per dan asosiasi p kerdilkan oton an tinggi. Pasa an tinggi tidak ran dalam ske
Selanjutn juga menghar
baru ujikomna mencakup tig
2024,
[JAKART
Pengkajian d Teknologi ( mencetak 20 hingga tahun mengejar kem Pesatnya perke pengetahuan (iptek) harus hadiran sumber (SDM) iptek y
Kepala BP Riza mengata jumlah doktor sekitar 5% dar pegawai BPPT data itulah, 2024, BPPT i 200-250 doktor
“Kita beri keberpihakan
ran, beasiswa lain, lembaga untuk kita bera jar seperti kelu anya di sela-se Kongres Tekn 2019, di Jakart
Menurut H pegawai negeri pakan kaum pada 15-20 tah menjadi perek
Judul
ak pe
Tenaga medis Rumah Sakit Umum Siloam (RSUS) Kelapa Dua memb BPPT Siapkan E-Government
ademik untuk metode ngganti uji kompetensi
kepada warga sekitar. Saat ini uji kompetensi untuk tenaga kese memudahkan mereka mencari pekerjaan.
Media
ha ma
Suara Pembaruan
ya menguji pengetahuan “Masih akan dibahas di an HPTKes selama ini. Ia hasiswa tetapi keteram- lingkup kementerian. Jadi berharap pemerintah untuk
Terbit
pil seb
an, dan bidang lainnya belum tahu seperti apa ben- melakukan perbaikan atas
21 Maret 2019
agai tenaga kesehatan. tuknya. Nanti ada penjelasan pelaksanaan ujikomnas na-
Tone
HP
Positif
Sementara itu, tuntutan jika sudah pasti,” katanya. kes. Sebaiknya, tes tersebut
TKes agar penyelengga- Secara terpisah, Sekjen dikembalikan ke perguruan
Hal/link ra
uj1i8kompetensi nasional HPTKes, Gunarmi Solikhin tinggi atau lembaga inde-
PR VALUEten bal
aga kesehatan ini dikem- mengatakan, kebijakan pen- penden.
Rp.90,000,000
ikan kepada kampus atau cabutan Permenristekdikti Dijelaskan dia, pengelo-
Jurnalis le
bAagrailRaiink, Ninasir menga- Nomor 12 Tahun 2016 ten- la tes yang dilakukan oleh
BPPT Siapkan E-Government
[JAKARTA] Untuk mence- gah praktik korupsi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) diminta menyiapkan sistem pemer- intahan berbasis elektronik (SPBE) atau E-government. BPPT telah ditugaskan dan siap mengembangkan serta mengelola salah satu pusat data nasional.
Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan, terkait up- aya percepatan implemen- tasi SPBE perlu dilakukan penguatan infrastruktur yang terintegrasi dengan mengu- tamakan prinsip keamanan, interoperabilitas atau kapa- bilitas dari suatu sistem dan cost effective.
Selain itu lanjutnya, perlu menggunakan te- knologi terkini antara lain teknologi komputasi awan (cloud computing).
“Cara ini merupakan solusi yang efisien dan ramah lingkungan. BPPT sudah mengembangkan dan siap mengelola salah satu pusat data nasional disertai peningkatan kapasitas sum-
ber daya manusia yang mumpuni,” katanya di se- la-sela Kongres Teknologi Nasional (KTN) 2019 di Jakarta, Rabu (20/3).
Senada dengan itu, Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material BPPT Eniya Listyani Dewi mengungk- apkan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, BPPT telah ditetapkan sebagai lembaga yang harus bisa mengaudit infrastruktur informasi telekomunikasi (IT) dan mengelola manajemen IT berbasis kecerdasan buatan dan komputasi awan.
“SPBE ini menjadi ja- waban untuk mencegah dan memberantas ko- rupsi,” ucapnya.
Rencananya SPBE akan diluncurkan akhir Maret 2019. SPBE ini, tambah Eniya akan di- gunakan hingga level pe- merintahan di daerah.
Untuk itu, BPPT se- dang menyiapkan SDM dan auditor untuk men-
dukung sistem ini.
Eniya menjelaskan, sis-
tem SPBE atau Simral yang dibuat BPPT ini adalah sis- tem terintegrasi mulai dari anggaran, monitoring, kin- erja individu, hingga peren- canaan. Selain mencegah korupsi, SPBE juga untuk menciptakan transparansi.
Masif
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin yang hadir dalam acara itu pun berpan- dangan, perlu upaya masif untuk membangun infras- truktur dan kemajuan bangsa dari aspek teknologi.
“E-government kita bangun masif, percepatan kebijakan makin disempur- nakan. Kita akan segera launching SPBE di e-gov- ernment summit,” ucapnya.
Dengan SPBE lanjut- nya, tidak lagi fokus mem- bangun infrastruktur sendiri-sendiri, tetapi ada integrasi di bidang pemer- intahan. [R-15]