Page 4 - KLIPINGBPPT22032019 (Pagi)

Judul
DPR Tolak Pembentukan Badan Riset Nasional
Media
Suara Pembaruan
Terbit
21 Maret 2019
Tone
Netral
Hal/link
19
PR VALUE
Rp.180,000,000
Jurnalis
Ari Rikin
Suara Pembaruan Kamis, 21 Maret 2019 Kesra 19 DPR Tolak Pembentukan Badan Riset Nasional
[JAKARTA] Wacana Badan Riset Nasional (BRN) kem- bali muncul. Namun bagi se- bagian kalangan, kehadiran BRN tidak lagi diperlukan. Justru untuk mendongkrak ilmu pengetahuan teknologi (iptek) dan inovasi, yang lebih diperlukan adalah riset kolaboratif untuk mengatasi tumpang tindih riset, dan ine- fisiensi anggaran.
Dalam debat calon wakil presiden (cawapres) beberapa waktu lalu, wa- cana BRN kembali muncul dari cawapres nomor urut 01. Jauh sebelumnya, mun- cul kritik bahwa anggaran riset yang besar belum menghasilkan sesuatu yang memuaskan dan unggulan.
Wakil Ketua panitia khu- sus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Sisnas Iptek Andi Yuliani Paris yang juga anggota DPR Komisi VII menyebutkan, menurut mayoritas anggota pansus, tidak perlu lagi mem- bentuk lembaga baru. Saat ini justru yang perlu dipikirkan adalah bagaimana melangkah cepat di bidang inovasi dan perekayasaan teknologi.
“Lembaga-lembaga riset yang sudah ada seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan lem- baga pemerintah non kemen- terian lainnya sudah ada. Jelas dan ada undang-un- dangnya, sudah ada pula seg- mentasinya,” kata Andi di sela-sela sela-sela Kongres Teknologi Nasional (KTN) BPPT Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (20/3).
Andi mengatakan, LIPI bergerak di penelitian dasar dan BPPT di bidang perekayasaan inovasi. Artinya,
apa yang sudah berjalan saat ini di BPPT, dan LIPI harus tetap dilanjutkan dan tidak perlu ada kelembagaan baru.
“Hanya fungsi Kemen- terian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristek- dikti) menjadi regulator mem- buat kebijakan dan tidak lagi menjadi pelaksana dan kegia- tan riset inovasi,” ucapnya.
Menurut Andi, jika mem- bentuk lembaga baru tentu perluwaktu,sumberdayama- nusia dan rincian tugas pokok
dan fungsi. Sementara itu, tuntutan saat ini justru harus melangkah cepat mengejar in- ovasi, bukan berkutat pada kelembagaan baru.
Dalam RUU Sisnas Iptek pun kata Andi, sudah ada aturan yang akan mem- perkuat riset kolaboratif. Nantinya lembaga riset di berbagai kementerian lem- baga dan perguruan tinggi harus bersinergi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Kemristekdikti nantinya se-
harusnya menjadi koordina- tor dari semuanya itu.
Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti Muhammad Dimyati me- negaskan, berbicara wacana BRN sepenuhnya adalah uru- san calon presiden dan wakil presiden terpilih nantinya. Menurutnya presiden dan wakil presidenlah yang memi- liki kewenangan membentuk institusi kementerian atau lembaga.
“Kita ini (Kemristekdikti) pada posisi tugas dan fungsi kita. Dengan melihat masalah riset kita petakan, diinjeksi untuk selesaikan masalah- masalah ini,” katanya.
Dikatakan Dimyati, saat ini sudah ada regulasi yang men- jadi suatu reformasi luar biasa di bidang riset yakni Peraturan Presiden (Perpres) No 16 Tahun 2018 terkait barang dan jasa di pasal 62 menyebutkan bahwa riset berbasis output, multiyears dan penugasan. Dulu, riset terkendala dari sisi anggaran yang tidak berlanjut di tahun berikutnya.
Dimyati mengungkap- kan, dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional berisi peta jalan riset (roadmap) hingga
tahun 2045 yang dipertajam setiap lima tahun sekali.
“Wacana BRN boleh saja, itu bagian dari masukan kajian. Nanti keputusan sep- erti apa kita serahkan kepada pemenang pemilu yang akan datang,” tandasnya
Satu Pintu
Saat ini katanya, Kemristekdikti terus me- lakukan penguatan kelemba- gaan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 820 Tahun 2018 yang memberi kewen- angan kepada Kemristekdikti untuk mengkoordinasikan anggaran dan program dari seluruh LPNK, litbang ke- menterian lembaga dan per- guruan tinggi terkait riset dan inovasi menjadi satu pintu.
“Kegunaan satu pintu ini agar fokus, meningkat- kan efisiensi. Sekarang se- dang kita mulai untuk riset tahun 2020. Supaya tidak ada lagi tumpang tindih ri- set,” ungkapnya.
Kepala BPPT Hammam Riza mengaku belum bisa ber- pendapat terkait wacana BRN. Ia mengatakan, BPPT adalah lembaga yang lebih didomi- nasi kegiatan kerekayasaan, inovasiteknologidanberadadi hilir dari riset. [R-15]
ANTARA/NYOMAN HENDRA WIBOWO Menristekdikti Mohamad Nasir mencoba karya teknologi yang diciptakan mahasiswa dalam acara Launching Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS) ke-24 tahun 2019 di
Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Denpasar, Bali, belum lama ini.