Page 3 - KLIPINGBPPT22032019 (Pagi)

u
p
e
d
t d t a e c k m
M
A R S d d u t b
b k n l e
n b s i i
tik sebagai tenaga kesehatan
Tidak hanya mencipta-
m Siloam (RSUS) Kelapa Du uji kompetensi untuk tena
ekerjaan.
an HPTKes selama in berharap pemerintah u melakukan perbaikan pelaksanaan ujikomna kes. Sebaiknya, tes ter dikembalikan ke pergu tinggi atau lembaga i penden.
Dijelaskan dia, pen
la tes yang dilakukan panitia pusat atau nasional yang beranggotakan wakil dari Kementerian Riset,
rnment
ukung sistem ini.
Eniya menjelaskan, sis-
em SPBE atau Simral yang ibuat BPPT ini adalah sis- em terintegrasi mulai dari nggaran, monitoring, kin- rja individu, hingga peren- anaan. Selain mencegah orupsi, SPBE juga untuk
enciptakan transparansi.
asif
Menteri Pendayagunaan paratur Negara dan eformasi Birokrasi
yafruddin yang hadir alam acara itu pun berpan- angan, perlu upaya masif ntuk membangun infras- ruktur dan kemajuan angsa dari aspek teknologi.
“E-government kita angun masif, percepatan ebijakan makin disempur- akan. Kita akan segera
aunching SPBE di e-gov- rnment summit,” ucapnya.
Dengan SPBE lanjut- ya, tidak lagi fokus mem- angun infrastruktur endiri-sendiri, tetapi ada ntegrasi di bidang pemer-
ntahan. [R-15]
BERITASATU PHOTO/MOHAMMAD DEFRIZAL
a d
juga mengharapkan, skema baru ujikomnas nakes harus mencakup tiga hal dalam
ditentukan oleh sebuah tes pengetahuan yang dikerja- kan di depan komputer,” ka- ta Gunarmi saat audiensi de- ngan Komisi IX di Gedung DPR RI, baru-baru ini.
Merugikan
Sebelumnya, dikatakan
kan banyak pengangguran, Gunarmi menyebut perpu- taran uang dalam ujikomnas terbilang sangat besar. Biaya per sekali tes untuk diploma Rp 250.000 per tes, sedangkan untuk sarjana se- nilai Rp 275.000 per tes.
Diperkirakan selama sa-
a memberikan layana
Judul
ga kesehatan sudah
n kesehatan gratis
Gunarmi menegaskan kebi- tu tahun ada tiga kali putar-
2024, BPPT Harus Cetak 250 Doktor
dihapus, sehingga
jakan tersebut merugikan an. Dalam satu putaran, ma- lulusan PTKes, karena sejak hasiswa yang ikut bekisar
i. Ia Teknologi ntuk Tinggi (K
Media
atas Kementeri
dan Pendidikan 2016 diberlakukan telah ada
42.000 sampai 50.000 orang.
“Mahasiswa bisa ikut
Suara Pembaruan
emristekdikti), 357.028 lulusan tenaga ke- an Kesehatan sehatan yang tidak lulus.
Terbit
s na- (Kemkes),
21 Maret 2019
perguruan tinggi Mereka dianggap tidak me- ujian berkali-kali sampai lu-
sebut dan asosias
Tone
ruan kerdilkan o
i profesi, meng- menuhi syarat untuk beker- lus, asalkan mendaftar dan
Positif
tonomi perguru- ja di layanan kesehatan ka- membayar sesuai dengan
nde- an tinggi. P
Hal/link
an tinggi ti
salnya, perguru- rena tidak memiliki sertifi- biaya yang ditetapkan,” ka-
18
ak memiliki pe- kat kompetensi sebagai sya- ta Gurnami mempertanya-
gePloR- VrAanLdUalaEms
keRmpa.t9er0se,b0u0t.0,00r0at untuk mendapatkan su- kan dana uji kompetensi
oleh Selanju
Jurnalis
tnya, Gunarmi rat tanda registrasi (STR) yang mencapai Rp150 mili-
Ari Rikin
dan izin praktek profesi. Padahal mereka telah meng- antongi ijazah lulus dari
ar per tahun hanya dikelola oleh sebuah panitia nasio- nal. [FAT/A-23]
2024, BPPT Harus Cetak 250 Doktor
[JAKARTA] Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan mencetak 200-250 doktor hingga tahun 2024 untuk mengejar kemajuan inovasi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) harus diimbangi ke- hadiran sumber daya manusia (SDM) iptek yang mumpuni.
Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan, saat ini jumlah doktor di BPPT baru sekitar 5% dari total seluruh pegawai BPPT. Berkaca dari data itulah, hingga tahun 2024, BPPT ingin mencetak 200-250 doktor.
“Kita beri beasiswa dan keberpihakan alokasi angga- ran, beasiswa dari instansi lain, lembaga internasional untuk kita berangkatkan bela- jar seperti keluar negeri,” kat- anya di sela-sela pembukaan Kongres Teknologi Nasional 2019, di Jakarta, Rabu (20/3).
Menurut Hammam, calon pegawai negeri sipil ini meru- pakan kaum milenial yang pada 15-20 tahun mendatang menjadi perekayasa madya.
“BPPT harus punya kompe- tensi sehingga menjadi lem- baga kaji terap dan eksistens- inya tetap terjaga,” ucapnya.
KTN 2019 bertema Penguatan SDM Iptek sebagai Penghela Per- tumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju dan Mandiri juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan pejabat di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Modal Utama
Dalam kesempatan itu, Hammam juga menyebut untuk keluar dari negara berpenghasilan menengah, yang saat ini dialami Indonesia, pemanfaatan iptek dan inovasi harus dija- dikan modal utama.
“Agar tidak terjebak se- bagai negara berpenghasi- lan menengah, Indonesia harus mampu mentransfor- masi perekonomiannya dari
berbasis komoditas menjadi berbasis inovasi,” paparnya. Dalam beberapa tahun be- lakangan ini GDP per kapita Indonesia mengalami pening- katan, walau masih berada di bawah US$ 4.000 yang dikat- egorikan sebagai negara ber-
penghasilan menengah. Berdasarkan Global Competitiveness Index 2018- 2019 (World Economic Forum), posisi Indonesia dengan besaran GDP per ka- pita US$ 3, 876 ini masuk dalam kategori tingkat effi- ciency driven economy, yang masih mengandalkan kekayaan sumber daya alam, tenaga kerja murah, dan
pasar domestik yang besar. Hammam menyatakan, agar terlepas dari jebakan penghasilan menengah dan menjadi negara maju, Indonesia harus meman-
faatkan iptek dan inovasi. “Hal itu dapat meningkat- kan nilai tambah kekayaan sumber daya alam yang luar biasa dan sumber daya manu- sianya yang sangat potensial,”
ucap Hammam. [R-15]