Page 7 - LAPORAN PEMBERITAAN MEDIA

mengubah tradisi pemilihan rektor. Jika sebelumnya melibatkan senat universitas, kini hak suara hanya milik Majelis Wali Amanat (MWA). MWA beranggotakan 17 orang, terdiri dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan komposisi hak suara terbesar, yakni 35 persen. Kemudian gubernur Jawa Barat, perwakilan dosen, masyarakat, alumni, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. “Dari 17 anggota, hanya 15 yang bisa memilih. Dua anggota lain tidak bisa memilih, yaitu Ketua Senat Akademik dan Rektor Tri Hanggono karena kembali maju dalam pemilihan,” ucap Sekretaris Eksekutif MWA Unpad Erri Noviar Megantara. Seusai pemeriksaan kesehatan di rumah sakit dan uji kompetensi, pertengahan September 2018, dipilihlah 3 kandidat. Mereka adalah Atip Latipulhayat, Aldrin Herwany, dan Obsatar Sinaga.
Baca juga: Menkominfo Pastikan Pemilihan Rektor Unpad Digelar Maret 2019 Menurut rencana, setelah terpilih tiga kandidat, akan dilakukan pemilihan melalui musyawarah atau voting pada Oktober 2018 melalui rapat pleno MWA yang dilakukan tertutup. MWA kemudian menyerahkan hasil penyaringan ke Menristekdikti M Nasir. Namun hingga akhir September, rektor tak kunjung terpilih. Bahkan Oktober 2018, Menristekdikti M Nasir meminta Pilrek Unpad dievaluasi. Nasir mengatakan, pihaknya mengecek proses penjaringan tiga calon melalui proses yang benar atau tidak. “Lalu, apakah proses yang dilakukan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan dan bagaimana pelibatan publik khususnya civitas akademika Unpad,” tutur Nasir. Tak hanya itu, kementerian juga menelusuri rekam jejak seluruh calon rektor Unpad, baik hasil penjaringan ataupun yang telah gugur. Termasuk pemeriksaan kekayaan para calon, hubungan dengan radikalisme hingga kebangsaan. Ia menilai, apa yang dilakukan Unpad belum clear sehingga harus dikoordinasikan lebih lanjut.
Menanggapi hal itu, Ketua MWA Rudiantara mengatakan, molornya pilrek karena mengedepankan prinsip good governance yang transparan dan adil. Untuk itu, MWA membuka masukan dari semua elemen terhadap ketiga calon. Termasuk membentuk whistleblowing system sesuai rekomendasi dari Ombudsman. “Kemudian 31 Januari sampai 8 Februari kami iklankan terhadap tiga calon. Ada masukan, aduan, biar semua terbuka. Semua masukan akan jadi pertimbangan," tutur Rudiantara, Februari lalu. Diberhentikan dari PNS Karut marutnya Pilrek Unpad juga diwarnai isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga etnis. Bahkan proses Pilrek Unpad diwarnai pemberhentian sementara kandidat rektor Obsatar Sinaga sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Terbaru, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengeluarkan SK pemberhentian sementara Obsatar Sinaga. Pilrek diulang Sabtu, 13 April 2019, seusai rapat pleno di Ruang Serba Guna Kampus Unpad Dipatiukur Bandung, Rudiantara mengumumkan proses pemilihan rektor Unpad akan diulang.
“Kami sepakat melaksanakan pilrek sesuai surat Menristekdikti,” katanya. Dalam surat nomor R/196/M/KP.03.02/2019 tertanggal 10 April 2019, M Nasir meminta