Page 33 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

c) Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Sesuai dengan namanya, pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan
memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantinya
dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara
Indonesia Timur, Dr. Ch.R.S. Soumokil pada April 1950, RMS didukung
oleh mantan pasukan KNIL.
Upaya penyelesaian secara damai awalnya dilakukan oleh pemerintah
Indonesia, yang mengutus dr. Leimena untuk berunding. Namun upaya
ini mengalami kegagalan. Pemerintah pun langsung mengambil tindakan
tegas, dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel
Kawilarang.

Kelebiha pasuka KNIL RMS adala mereka memiliki kualiikasi

sebagai pasukan komando. Konsentrasi kekuatan mereka berada di Pulau
Ambon dengan medan perbentengan alam yang kokoh. Bekas benteng
pertahanan Jepang juga dimanfaatkan oleh pasukan RMS. Oleh karena
medan yang berat ini, selama peristiwa perebutan pulau Ambon oleh
TNI, terjadi pertempuran frontal dan dahsyat dengan saling bertahan dan
menyerang. Meski kota Ambon sebagai ibukota RMS berhasil direbut dan
pemberontakan ini akhirnya ditumpas, namun TNI kehilangan komandan
Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Soediarto yang gugur
tertembak. Soumokil sendiri awalnya berhasil melarikan diri ke pulau
Seram, namun ia akhirnya ditangkap tahun 1963 dan dijatuhi hukuman
mati.

Konlik dan Pergolakan yan Berkai dengan Siste
Pemerintahan.
a) Pemberontakan PRRI dan Permesta
Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya
persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas
minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini
mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan
Darat (KSAD). Persoalan kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan
otonomi daerah. Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer
dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil
dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan
dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan
tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957, seperti:

Sejarah Indonesia 25